Ajak KPK dan BIN, Pemprov Jateng Bentuk Tim Terpadu Penertiban Tambang Ilegal

Di lain pihak, Sujarwanto mengatakan, rapat koordinasi ini dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan. Sebab, banyak pengusaha yang merasa kesulitan dalam mengurus izin pertambangan.

"Banyak yang bilang izin tambang itu sulit. Sulitnya dimana? kalau dari masyarakat pasti kami turun untuk membantu. Kesulitannya ada di mana. Tapi kalau masih tetap ngeyel ya akan kami tindak tegas. Tujuannya untuk mengajak masyarakat menata pertambangan dengan baik," terang Sujarwanto.

Menurutnya, usaha pertambangan sangat sensitif dengan peraturan lingkungan hidup, tata ruang, hingga pajak. Tiga persoalan itu akan dicek kembali agar usaha pertambangan tidak merusak lingkungan.

"Agar ada pemasukan untuk negara. Tim terpadu ini melibatkan semua pihak. Karena pemerintah hadir sebagai sahabat rakyat. Membina agar pembangunan itu memberikan kebaikan bagi bangsa negara," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirreskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagyo, mengatakan pembentukan tim terpadu merupakan langkah yang baik dari Gubernur Jawa Tengah. Dirinya memiliki tujuan yang sama untuk menata dan menertibkan pertambangan di Jawa Tengah.

"Ini langkah yang tepat. Hasil dari ini bisa dipakai sekarang dan seterusnya. Permasalahan ini sudah cukup lama dan kronis. Kami berharap persoalan ini bisa segera selesai, sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan pengakuan Dwi, aktivitas pertambangan di lereng Gunung Merapi yang sempat ditertibkan oleh Dinas ESDM Jawa Tengah sudah berhenti. Apabila masih ditemukan ada aktivitas, maka pihaknya tak segan untuk turun ke lapangan.

"Semua lokasi pertambangan yang tidak berizin saya minta tertib aturan. Kami akan melakukan upaya menata lingkungan. Kalau masih bandel, kami lakukan penegakan hukum. Itu langkah terakhir," tutupnya. (*)