Mensos: 3.000 Guru Terserap Mengajar di 166 Sekolah Rakyat

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sekira 3.000 guru telah terserap untuk mengajar di 166 Sekolah Rakyat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Hal itu disampaikannya saat meninjau kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Semarang, Rabu (29/10/2025).

Menurut Mensos, tenaga pengajar yang ditempatkan di Sekolah Rakyat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama guru berstatus PNS dan PPPK.

Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Sebut Sekolah Rakyat di Jateng Jadi Cara Entaskan Kemiskinan

Baca juga: Lagi, BPK Jateng Bongkar Penyimpangan Pemerintah Kelola Keuangan Daerah, Begini Modusnya

"Sekarang ini guru sudah ada hampir 3.000, dari PPPK. Itu (tersebar) di titik-titik (Sekolah Rakyat) yang sudah ditentukan," jelas Gus Ipul, sapaan Mensos tersebut.

Lebih lanjut, Saifullah menjelaskan, secara keseluruhan terdapat lebih dari 6.000 tenaga pendukung yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Mereka terdiri dari tidak hanya guru dan kepala sekolah, tetapi juga tenaga kependidikan lain seperti wali asrama, wali asuh, operator, serta tenaga keamanan.

Menteri PAN RB Rini Widyantini menambahkan, pemerintah memaksimalkan penempatan tenaga pendidik dengan memanfaatkan sumber daya ASN yang sudah ada di masing-masing daerah.

"Kami manfaatkan PNS yang memang sudah bertugas di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya, kami juga memanfaatkan PPPK, terutama dari kalangan guru yang sudah ada."

"Namun penempatan mereka di Sekolah Rakyat tidak dilakukan secara langsung karena sekolah ini memiliki standar yang tinggi,” ujar Rini.

Baca juga: Susah Cari Lahan Luas di Solo, Akhirnya Sukoharjo Dipilih untuk Dibikin Sekolah Rakyat Permanen

Baca juga: 8 Hari Banjir Semarang, Hari Ini Tertinggi Genangan Air di Kaligawe: 90 Sentimeter

Menurutnya, guru-guru yang ingin bertugas di Sekolah Rakyat harus melalui proses seleksi dan uji kompetensi, termasuk bagi mereka yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas tenaga pengajar yang sesuai misi Sekolah Rakyat.

“Tidak serta-merta guru PNS atau PPPK langsung dipindahkan. Ada tes dan proses penilaian tersendiri, karena Presiden menekankan pentingnya kualitas guru."

"Sekolah Rakyat ini bukan sekadar sekolah biasa," jelasnya.

Rini menambahkan, para guru yang bertugas di Sekolah Rakyat tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengasuh yang membantu siswa membangun empati, keberanian, dan kesadaran diri.

Karena itu, lanjutnya, para ASN dan PPPK yang ditugaskan akan mendapatkan pelatihan khusus sebelum ditempatkan.

"Sekolah Rakyat ini bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat membangun empati, keberanian, dan kesadaran diri."

"Itu yang 24 jam mereka lakukan ini memang mempunyai kompetensi yang lebih khusus karena ada pengasuhan dan lain sebagainya," imbuhnya. (*)