Pujian Bappenas pada Ganjar: Satu-satunya Gubernur Terlibat Langsung Penyusunan RPD 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ganjar disebut satu-satunya gubernur yang terlibat langsung salam perancangan RPD ini.

Hal itu disampaikan Direktur Regional I Bappenas RI Abdul Malik Sadat Idris secara virtual dalam acara Pembukaan Masa Awal Musrenbang Tahun 2023 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024, di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (3/2/2023).

“Saya bersaksi, dari berbagai rangkaian RPD di provinsi (lainnya), bapak satu-satunya (gubernur) yang hadir langsung,” kata Abdul mengawali pemaparannya.

Abdul mengapresiasi kepedulian Ganjar yang hadir langsung di acara tersebut. “Saya sangat respek pak dan menghargai kepedulian bapak terhadap acara perencanaan pembangunan nasional. Salam hormat dari kami pak,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Abdul juga mengatakan akselerasi pembangunan di Jawa Tengah hingga 2024 sangat terasa. Bahkan, masuk dalam lima besar pembangunan peta nasional.

“Sehingga orientasi ke depan di 2045 adalah sebagai kekuatan perhitungan Jawa Tengah di peta global,” ujarnya.

Abdul juga menyoroti masalah tata pemerintahan atau governance. Hal ini penting untuk mendukung iklim investasi daerah berjalan dengan baik.

“Karena investasi bisa masuk ketika pemdanya memiliki governance yang baik dan itu saya pikir di Jawa Tengah sudah tidak jadi masalah,” katanya.

Ditemui usai acara, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan Musrenbang ini penting dilakukan untuk menampung aspirasi warga Jawa Tengah. Sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah nantinya mencakupi kebutuhan masyarakat.

“Kami pembukaan musrenbang, isu-isu besarnya kita sampaikan dengan satu harapan masyarakat akan segera merespon,” katanya.

Gubernur Jateng dua periode itu senang dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat. Antara lain, soal isu pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesejahteraan pekerja migran.

“Setelah ini nanti kita mulai mengerucutkan untuk membuat skala-skala prioritas sesuai dengan yang diperintahkan pusat sehingga inline. Pusat, provinsi kabupaten dan kota,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Ganjar, permasalahan besar yang juga jadi program nasional juga diselesaikan.

“Kalau pusat bicara tuntaskan kemiskinan, stunting, bangkitkan kembali ekonomi, berarti kita menterjemahkan apa, investasi, penyerapan tenaga kerja dan itulah yang nanti akan menjadi policy,” tegasnya.

Terkait dengan penilaian Bappenas, Ganjar merasa belum sebaik yang disampaikan. Namun demikian, pemerintah provinsi tidak diam saja dan turut serta dalam mendukung program-program nasional.