Penandatanganan Pakta Integritas dan Bimtek PPK se-Kabupaten Tegal untuk Pemilu 2024

Di hari yang sama, lanjut Ketua KPU, setelah pelantikan anggota Pantarlih kemudian diadakan apel Kesiapsiagaan Pantarlih se Kabupaten Tegal yang dilakukan di balai desa atau kantor PPS masing-masing. 

Kemudian dilanjutkan dengan bimtek Pantarlih, sehingga dalam waktu sehari dilakukan beberapa kegiatan yaitu mulai pelantikan, apel kesiapsiagaan, bimtek dan coklit terbatas (coktas). 

Adapun tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas dimulai tanggal 12 Februari 2023 kaitannya pencocokan data pemilih.

"Sehingga barangkali nanti bapak dan ibu selaku tokoh masyarakat di daerah masing-masing mendapati petugas kami yang datang melakukan coktas, mohon maaf jika mengganggu aktivitas atau kesibukannya," ujar Ketua KPU.

Selain pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Tegal juga akan mengadakan verifikasi faktual dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jateng.

Tahapannya sendiri mulai tanggal 6 sampai 26 Februari 2023.

Dikatakan Nurokhman, ada 2.234 dukungan calon anggota DPD, kemudian yang dijadikan sampel sebanyak 1.150 tersebar di wilayah Kabupaten Tegal.

"Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada semuanya jika aktivitas kami ke rumah-rumah warga sebanyak 1.150 sampel ini menggangu aktivitas atau kesibukannya karena biasanya tidak hanya pagi, siang sore tapi kadang sampai malam hari," katanya. 

Sementara itu, mewakili Bupati Tegal, Umi Azizah, Kepala Kesbangpol Kabupaten Tegal, Abasari, menambahkan tantangan kompleksitas pada penyelenggaraan Pemilu ini tidak mudah, sebab ada Pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama sehingga jadwal sangat ketat. 

Untuk itu persiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak ini secara detail sesuai tahapan yang sudah ditentukan.  

Termasuk penggunaan dana, baik yang sudah dibelanjakan maupun sisa dana yang belum dibelanjakan. 

Semuanya harus sesuai ketentuan. Jangan sampai ada kekurangan pada pertanggungjawabannya, apalagi sampai mengakibatkan kerugian negara yang mana harus dikembalikan, disetorkan ke kas negera kalau sampai terjadi kekurangan. 

"Saya titip pesan, meskipun pada penggunaan dana ini nanti ada rencana kegiatan dan rencana penyaluran dananya, tapi pada pembelanjaannya saya minta prinsip value for money atau penghargaan terhadap nilai uang ini dikedepankan. Sisi kehematan atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau 3E harus dipegang," pesan Abasari. 

Abasari menegaskan, jangan sampai ada kegiatan yang terhambat gara-gara dana belum cair, pertanggungjawaban sebelumnya belum diteliti, belum diverifikasi, sampai-sampai ada yang harus iuran, keluar uang pribadi dulu, jangan sampai. 

Jadi cek lagi rencana kegiatan dan rencana penyaluran atau penggunaan dananya.

"Melalui bimtek ini saya berharap pendekatan value for money bisa dikedepankan. Sampaikan instrumen untuk mengukur akuntabilitas belanja dan pengendaliannya, serta jangan lupa soal kewajiban pajak," pungkasnya. (*)