Normalisasi Kali Mati Terkendala Pembebasan Lahan, Pemkab Jepara Butuh Anggaran Rp 25 Miliar

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Rencana normalisasi Kali Mati atau Sungai Mayong Lama masih belum menemukan titik terang.

Keberadaan lahan milik warga di sebelah barat dan timur sungai menjadi kendala pelaksanaan penanganan banjir di kawasan tersebut.

Kali Mati terletak di perbatasan Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong dan Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari.

Di sebelah barat sungai terdapat lahan milik warga Mayong Kidul dan sebelah timur terdapat lahan milik warga Dorang.

Baca juga: Pengendalian Banjir di Gedangan dan Dorang Jepara: Sungai Kali Mati Akan Dinormalisasi

Baca juga: Mudik Lebaran 2023 - Sekda Edy Sujatmiko: 84 Bus AKAP Siap Angkut Pemudik Menuju Jepara

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar mengungkapkan, rencananya Kali Mati akan digunakan untuk sudetan Sungai SWD (Serang Wulan Drainase) I dan Sungai SWD II. 

Jika rencana itu dilakukan, Pemkab Jepara harus membebaskan lahan di pinggir sungai yang saat masih dimiliki warga.

Hasil paparan Tim BBWS Pemali Juwana, tanah bantaran Kali Mati adalah milik warga Desa Dorang dan Mayong Kidul. 

Dengan rincian, 91 bidang petak tanah di Desa Dorang.

42 bidang tanah di antaranya sudah bersertifikat.

Sementara di Mayong Kidul terdapat 81 bidang petak tanah.

9 bidang tanah di antaranya sudah bersertifikat.

Baca juga: Jelang Hari Raya Nyepi, Umat Hindu Mengikuti Upacara Melasti di Pantai Bandengan Jepara

Baca juga: Tempat Hiburan Wajib Tutup Selama Ramadan, Berlaku Tanpa Terkecuali di Jepara

Ary Bachtiar menyatakan, Pemkab Jepara tidak mungkin melaksanakan normalisasi Kali Mati tanpa ada ganti rugi kepada warga pemilik lahan tersebut.

Pasalnya, mereka memiliki bukti kepemilikan lahan berupa Letter C maupun sertifikat.

"Kalau itu dilaksanakan membutuhkan anggaran pembebasan lahan cukup besar."

"Kalau hitung-hitungan per meter Rp 300 ribu, itu membutuhkan anggaran Rp 25 miliar."