Terima Penghargaan dari KPK, Sekda Jepara: Ini Momentum Intropeksi Diri

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sekda Jepara Edy Sujatmiko menerima penghargaan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Penyerahan penghargaan ini berlangsung  di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta,  Selasa (21/3/2023).

Sekda Jepara menerima  “Apresiasi Pejabat Pemerintah Daerah yang Berdedikasi Tinggi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi” dari komisi anti rasuah tersebut.

Terdapat 10 pejabat daerah se-Indonesia yang mendapat apresiasi dari KPK sebagai Pejabat Pemerintah Daerah yang Berdedikasi Tinggi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Dari jumlah itu, 7 berasal dari pemerintah provinsi, dan 3 sisanya dari kabupaten atau kota.

Ketiga pejabat kabupaten atau kota itu adalah Sekda Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko, Sekda Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim, dan Inspektur Kota Bontang Enik Ruswanti.

Sedangkan tujuh pejabat provinsi, masing-masing  Sekda Lampung Fahrizal Darminto, Sekda Bali Dewa Made Indra, Sekda Sulawesi Selatan Andi Aslam Patomangi, Inspektur Aceh Jamaludin, Inspektur Sulut Lasro Marbun, Inspektur Jawa Barat Eni Rohyani, dan Inspektur Kalimantan Tengah, Saring. 

Menanggapi hal ini, Sekda Jepara mengungkapkan mendapatkan penghargaan ini bukanlah tujuan utama atas dedikasinya melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. 

"Justru kami jadikan momentum introspeksi diri dan berhati-hati terhadap hal-hal yang berpotensi menjadi korupsi," kata Sekda Jepara dalam rilisnya kepada tribunmuria.com. 

Menurutnya, apresiasi ini diraih atas kerja bersama. Dia mengucapkan terima kasih atas kerja sama jajaran Pemkab Jepara yang dia sebut sebagai “teamwork yang solid”.  Dia juga berterima kasih kepada Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanto atas arahan yang diberikan.

Kepada jajarannya di Jepara, Edy Sujatmiko berpesan agar jangan sampai terlibat urusan korupsi dan bekerja dengan mengutamakan aturan perundang-undangan. Jika menemukan keraguan dalam menjalankan kebijakan maupun stratgei pembangunan, sekda menyebut “wajib” melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kabupaten.

“Nanti kan, ada diskusi  lalu muncul review APIP. Jadikan review ini sebagai pijakan untuk melaksanakan tugas pembangunan. Insyallah akan selamat dari hal-hal terkait korupsi,” tandasnya. (*)