Bawaslu Minta PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Dikaji Ulang, Soroti Parpol Bebas Beriklan di TV

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Bawaslu RI menyoroti perlunya revisi Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 yang dianggap kurang lagi relevan dengan kondisi untuk Pemilu 2024.

Satu hal yang menjadi pertimbangan dan alasan penting adalah dimana beberapa partai politik yang secara leluasa beriklan di media massa.

Padahal jika merujuk pada aturan, iklan parpol masih dilarang karena belum memasuki masa kampanye.

Hal itulah yang mendorong Bawaslu meminta KPU untuk mengatur ulang aturan utamanya kaitan sosialisasi peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Tasyakuran HUT ke 15 Bawaslu, Khoirul Saleh: Sinergitas Jaga Demokrasi Jadi Ikon di Demak

Bawaslu menyoroti perlunya Peraturan KPU baru yang mengatur soal sosialisasi peserta pemilu sebelum masa kampanye.

Sebab, saat ini beberapa partai politik sudah mulai belanja iklan di televisi meski belum memasuki masa kampanye, dengan dalih melakukan sosialisasi sebagai peserta Pemilu 2024.

Padahal, merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018, iklan di televisi hanya diperbolehkan pada 21 hari akhir masa kampanye.

"Itu perlunya PKPU tentang sosialisasi itu, apakah boleh memperkenalkan diri di media elektronik, sedangkan di masa kampanye saja itu 21 hari?"

"Kan tidak kemudian boleh di luar 21 hari," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (9/4/2023).

"Nah itu jadi PR, kami menyarankan prinsip demokrasi, prinsip menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu adalah asas nondiskriminatif, kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu," jelas dia.

Ia menyoroti beberapa partai politik memiliki jaringan kepemilikan media massa yang membuat mereka sangat leluasa memanfaatkan lini bisnis tersebut untuk kepentingan elektoral jelang Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu Kota Semarang Sampaikan Hasil Pengawasan Selama Rekapitulasi

Padahal, punya atau tidak jaringan media massa, peserta pemilu semestinya tunduk pada aturan yang sama, yaitu baru boleh berkampanye pada 21 hari akhir masa kampanye.

Oleh karena itu, perlu peraturan KPU baru untuk mengatur rinci soal sosialisasi sebelum masa kampanye.

Hal ini untuk menegaskan sejauhmana batas antara tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta pemilu dalam rangka memperkenalkan diri ke publik dan tidak berkampanye di luar jadwal.

"Jangan mentang-mentang (parpol) punya slot (iklan di televisi) sendiri, dibuat sendiri."