Perebutan Posisi Capres Ganjal Langkah PDIP Masuk Koalisi Besar

Adapun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid menyebut, PDI Perjuangan boleh bergabung dalam koalisi besar jika tidak mematok capres. Hal itu disampaikan Nurdin Halid dalam 'Satu Meja The Forum', Kompas TV, Rabu (12/4), dengan tema 'PDIP Ditinggalkan Atau...?'.

Menurut dia, demokrasi di Indonesia dibangun di atas multipartai, sehingga ia sepakat jika dikatakan bahwa kita tidak mengenal koalisi.

“Saya setuju bahwa kita tidak mengenal koalisi, kita adalah presidensial, bukan parlementer. Tapi presidensial rasa parlementer, itu yang terjadi,” tuturnya.

Ia kemudian menyebut bahwa ada kerja sama yang bisa dilakukan oleh parpol di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah pilpres.

Saat Budiman Tanuredjo, pembawa acara Satu Meja The Forum, menanyakan, apakah PDI Perjuangan tidak bisa masuk (dalam kerja sama) jika ingin bergabung?

Nurdin menyebut PDI Perjuangan bisa bergabung, tapi dengan catatan. “Boleh saja (bergabung-Red), tapi catatan harus ada ruang dong, harus ada ruang negosiasi, kalau dipatok, itu sulit,” ucapnya.

“Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDIP, itu bisa, bisa dimusyawarahkan, kita kan Demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat,” sambungnya.

Nantinya, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, Nurdin menyatakan, setidaknya sudah tercipta persatuan.

“Kalau sudah ada musyawarah tapi tidak ada mufakat, tetapi kemudian tercipta persatuan, tidak ada polarisasi, tidak ada kebencian, tidak ada dendam,” bebernya.

“Kita tidak pernah mengatakan bahwa koalisi besar ini anti-PDIP, tidak. Asal PDIP masuk kemudian tidak mematok bahwa wajib capres dari PDIP, koalisi besar ini menerima,” tambahnya. (Tribunnews/Igman Ibrahim)