Pastikan Muhammadiyah Tak Terafiliasi Partai, Abdul Mu'ti: Silakan Pakai Hak Politik Sesuai Pilihan

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyarankan pada tahun politik ini masyarakat tidak terlibat politik praktis.

Selain itu dia mengimbau jemaah tidak tergesa-gesa untuk berkampanye.

Dia menegaskan oganisasi Muhammadiyah tidak terafiliasi dengan partai manapun.

Baca juga: Ribuan Jemaah Muhammadiyah Padati Alun-Alun Majenang Cilacap Untuk Laksanakan Shalat Idul Fitri

Sehingga jemaah Muhammadiyah memiliki kebebasan untuk menentukan dan menggunakan hak politik sesuai dengan aspirasi politiknya. 

"Muhammadiyah tidak terafiliasi partai manapun silakan menggunakan hak politiknya sesuai pilihannya," katanya dikutip Tribunjateng.com, Minggu (23/4/2023).

Namun, dalam menentukan pilihan politik pihaknya menyarankan tidak membawa organisasi Muhamadiyah ke dalam politik praktis, namun lebih mengedepankan politik kebangsaan

"Mengedepankan politik kebangsaan dan menjadikan pilihan politik sebagai bahan partisipasi di dalam kehidupan demokrasi," sambungnya.

Menurutnya, warga negara harus memiliki pemikiran yang cerdas. Salah satunya memiliki banyak pengetahuan tentang pemilu. 

"Harus paham pemilu dan aturannya. Sehingga menjadi warga negara yang tidak grusa-grusu serta asal-asalan menerima informasi dan menyebarkan tanpa tahu kebenaran informasi tersebut," katanya.

Terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, Abdul Mu'ti meminta masyarakat bersabar. Yakni tidak berkampanye terlebih dahulu.

"Karena calon-calonnya saat ini belum ada. Wait and see dulu, jangan grusa-grusu karena belum waktunya terlibat di dalam proses dukung mendukung presiden dan wakil presiden," terangnya.

Baca juga: Ribuan Jemaah Muhammadiyah Gelar Salat Idul Fitri di Lapangan Mataram Pekalongan

Pihaknya menyarankan masyarakat menunggu terlebih dahulu keputusan dari partai politik. 

Selain itu juga menunggu pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal siapa calon presiden dan wakil presiden yang nantinya maju.

"Ketika sudah ada kabar tersebut, barulah warga menentukan pilihan. Tetapi sekali lagi di dalam menentukan pilihan tidak membawa organisasi ini ke politik praktis," pungkasnya. (Rad)