Program Satu Desa Dua Sarjana Diusulkan Samin Institute Untuk Pendampingan dan Evaluasi

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Program satu desa dua sarjana dari Pemerintah Kabupaten Blora diusulkan untuk dilakukan monitoring, pendampingan dan evaluasi.

Hal itu disampaikan Ketua Samin Institute Blora Wahyu Suryono Pratama saat menggelar audiensi dengan stakeholder terkait di Kantor Bappeda Blora, Rabu (26/4/2023).

"Kita berdiskusi dengan asisten 1 kemudian diundang. Ada beberapa aspirasi yang masuk ke Samin Institute, ini untuk mengusulkan beasiswa prestasi dari program pemkab Blora," ucap Wahyu Suryono Pratama kepada tribunmuria.com.

Dikatakannya, pemkab Blora memiliki dua program, yakni program satu desa dua sarjana dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

"Dan ini mencoba kita dukung. Kita mengusulkan program tapi standing posisi kita mendukung program satu desa dua sarjana dan RPL ini," terang Wahyu Suryono Pratama.

"Audiensi dan diskusi hari ini, bicara soal optimalisasi bagaimana program satu desa dua sarjana dan bagaimana implementasi RPL," tambah Wahyu Suryono Pratama.

Menurutnya, penerima program ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang DTKS saja, namun juga untuk yang berprestasi.

"Karena ini bermula dari banyaknya masyarakat yang tidak terpantau tingkat kemiskinannya. ada yang DTKS, ada yang KIP ada yang ditengah jalan yang awalnya mampu orang tuanya meninggal, ada permasalahan-permasalahan lain yang membuat perekonomian memburuk," papar Wahyu Suryono Pratama.

"Ada catatan satu, mahasiswa tersebut berprestasi baik akademik maupun non akademik. Oelh karena itu semua irang berhak," imbuh Wahyu Suryono Pratama.

Dijelaskannya, hal ini berpijak pada cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan semua orang berhak mendapatkan pendidikan.

Pihaknya juga mengkritik terkait minimnya sosialisasi yang banyak terputus sampai masyarakat, namun kita tidak menyalahkan pemerintah, karena banyak masyarakat juga yang kurang aktif dan inisiatif.

"Termasuk kroscek yang mendapat double antara KIP dan program pemkab ini juga kurang berjalan lancar, kita memaklumi dan ini harus ada evaluasi, pendampingan, monitoring, usulan program," jelas Wahyu.

"Harapannya program ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, akuntabel tanpa ada deskriminasi karena amanat konstitusi mengatakan 20 persen APBD untuk pendidikan," harap Wahyu.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Blora, Irfan Agustian Isfandaru mengatakan terkait audiensi ini.