Menteri PUPR Tinjau Bendungan Jlantah Karanganyar, Progres Pembangunan Capai 62 Persen

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meninjau perkembangan pembangunan Bendungan Jlantah yang berada di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar pada Jumat (19/5/2023) sore. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR didampingi oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, Djarot Widyoko dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Maryadi Utama.

Selain itu turut hadir Sekda Karanganyar, Timotius Suryadi dan OPD terkait. 

Baca juga: Detik- Detik Pekerja Berhasil Terobos Dinding Terowongan Raksasa Bendungan Bener Purworejo

"Saya sudah kedua kali ke sini. Sekarang sudah 62 persen progresnya dan tidak ada kendala kecuali ada sedikit masalah teknis yang Senin besok, akan dirapatkan untuk cara mengatasinya," katanya Menteri PUPR, Basuki kepada Tribunjateng.com usai tinjauan, Jumat sore. 

Dia menjelaskan, permasalahan teknis terkait geologi tersebut merupakan hal yang biasa dalam pembangunan bendungan.

Selanjutnya akan dilakukan perlakuan atau treatment bagian fondasi untuk menangani permasalahan tersebut. 

Menurutnya, tidak ada keterlambatan terkait proses pembangunan.

Oleh karena itu pembangunan bendungan diharapkan dapat selesai dikerjakan sesuai target pada Desember 2023. 

Kepala Satker Pembangunan Bendungan BBWSBS, Rifki Maulana mengatakan, pekerjaan terbesar yang dikejar ialah terkait timbunan inti bendungan.

Pihaknya akan mempercepat perbaikan permasalahan terkait fondasi untuk selanjutnya mengerjakan timbunan inti bendungan. 

Selain itu pembebasan lahan milik warga juga masih dalam proses.

Adapun proses ganti rugi lahan hingga saat ini baru mencapai 42 persen.

Baca juga: Bendungan Cabean Akan Dibangun di Todanan Blora dengan Anggaran Rp 571 Miliar

Pembebasan lahan kebanyakan berada di area konstruksi bendungan.

Sedangkan yang belum dilakukan proses ganti rugi lahan, lanjutnya berada di area genangan. 

"Ganti rugi lahan masih proses. Cukup lama itu terhambat identifikasi dan inventarisasi lahan. Sudah kita selesaikan, sudah musyawarah masyarakat. Mudah-mudahan perkiraan Juli 2023, sebagian besar tanah masyarakat sudah bisa diselesaikan (proses ganti rugi). Sisanya Agustus atau September bisa selesai semua," terangnya. (Ais)