Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Jawa Tengah

PPDI Jawa Tengah Masa Bhakti 2023-2028 Dilantik, Gubernur Ganjar Tekankan 2 Program Penting Ini

PPDI Jawa Tengah masa bhakti 2023-2028 dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Wonosobo.

Penulis: Imah Masitoh | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/IMAH MASITOH
POTRET Aktivitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam Harlah dan Pelantikan PPDI Jawa Tengah Masa Bhakti 2023-2028 di Alun-alun Wonosobo, Selasa (20/6/2023). 

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menekankan program PPDI Jawa Tengah masa bhakti 2023-2028 yang baru saja dilantik pada Senin (20/6/2023) akan konsentrasi pada masalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting

Menurutnya, perangkat desa tahu pasti data sebenarnya di lapangan mengenai dua permasalahan ini. 

Seperti kaitannya dengan jumlah disabilitas, kandungan yang bermasalah pada ibu hamil, masyarakat yang belum punya jamban, dan lain sebagainya. 

"Dua ini kerjakan betul."

"Hari ini masih berproses, bahkan teman-teman perangkat desa menjadi sangat penting karena mereka orang yang sangat tahu juga data yang ada di masyarakat," ujarnya. 

Baca juga: Jelang Iduladha, Puluhan Juru Sembelih Halal Wonosobo Ikut Bimbingan Teknis Selama 3 Hari

Baca juga: Lahan Pertanian Tak Terlayani Air, DPUPR Kabupaten Wonosobo Segera Atasi Ambrolnya Bendung Blawong

Gubernur Ganjar juga berpesan kepada PPDI Tingkat Jawa Tengah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. 

Ia menambahkan, kaitannya dengan pengelolaan bantuan keuangan untuk betul-betul dikelola sebaik mungkin. 

"Karena batuan keuangan cukup banyak."

"Dalam 2 tahun ini Rp 1,6 triliun, naik menjadi Rp 1,7 triliun."

"Kami minta betul-betul agar ini bisa dikelola dengan baik," pesannya.

Kontribusi PPDI diperlukan untuk bisa mengelola penggunaan dana desa di tempat masing-masing.

Sehingga efektivitas penggunaan dana desa dapat tercapai dengan pengecekan yang dilakukan secara baik. 

"Beberapa desa anggaran ini dieksekusi dengan model-model padat karya sehingga banyak orang bekerja."

"Nah kalau keluarga miskin dia bisa ikut bekerja pendapatannya meningkat," jelasnya. 

Apabila pengelolaan dana desa dari bantuan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dikelola dengan baik dapat mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat miskin. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved