Joe Biden Akan Kirim Bom Kluster ke Ukraina, Amerika Dikecam Aktivis HAM

TRIBUNJATENG.COM, WASHINGTON DC - Amerika Serikat pada Jumat (7/7/2023) mengumumkan akan memberikan bom tandan atau bom kluster (cluster bombs) kepada Ukraina untuk kali pertama.

Keputusan itu dibuat ketika pasukan Kyiv tengah menghadapi pertempuran sengit dalam serangan balasan terhadap pasukan Rusia yang menyerbu.

Rencana pemberian bom tandan oleh AS ke Ukraina ini pun menuai kritik tajam dari kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) karena bahaya yang bisa ditimbulkan terhadap warga sipil.

Ketika diluncurkan, bom kluster akan merilis bom-bom berukurkan lebih kecil (bomblet) dalam jumlah banyak, menyasar area yang sangat luas. Kemampuan senjata ini memberikan ancaman besar bagi warga sipil karena bisa terkena bom tersebut saat masa perang.

Tetapi, Amerika Serikat mengaku telah menerima jaminan dari Kyiv bahwa mereka akan meminimalkan risiko terhadap warga sipil, termasuk dengan tidak menggunakan amunisi tersebut di daerah berpenduduk.

Presiden Joe Biden mengatakan kepada CNN, bahwa keputusan untuk memberikan amunisi itu sangat sulit, tetapi pasukan Ukraina telah kehabisan amunisi.

"Mereka memiliki senjata untuk menghentikan Rusia sekarang. Saya pikir mereka membutuhkannya," katanya.

Pentagon juga mengeluarkan pernyataan yang menguatkan rencana AS akan kirim bom kluster ke Ukraina.

"Paket bantuan militer baru yang diumumkan AS pada Jumat, termasuk amunisi konvensional yang ditingkatkan dengan tujuan ganda," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan, mengacu pada bom kluster.

Ukraina berterima kasih Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan dari AS tersebut. Dia menyebut, bantuan itu sangat dibutuhkan.

"Perluasan kemampuan pertahanan Ukraina akan memberikan alat baru untuk menghilangkan pendudukan di wilayah kami dan membawa perdamaian lebih dekat," twit Zelensky.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mangatakan, Ukraina telah memberikan jaminan tertulis bahwa mereka akan menggunakan senjata-senjata itu dengan cara yang sangat hati-hati.

"Pemerintah Ukraina memiliki setiap insentif untuk meminimalkan risiko terhadap warga sipil, karena itu adalah warga negara mereka," ungkap Sullivan.

Wakil Menteri Pertahanan AS Colin Kahl menambahkan, Ukraina telah berjanji bahwa mereka tidak akan menggunakan peluru tersebut di daerah berpenduduk sipil, dan akan mencatat di mana mereka menggunakannya untuk membantu upaya penjinakan ranjau setelah perang.

"Amerika Serikat juga tidak akan menyediakan amunisi tandan dengan tingkat kegagalan lebih dari 2,35 persen," kata Kahl.