Telesurvei Ipsos Temukan Erick Thohir Cawapres Utama Pilihan Masyarakat

TRIBUNJATENG.COM - Menteri BUMN Erick Thohir kembali terekam dalam hasil survei sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pilihan utama masyarakat untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hal ini terekam dalam hasil telesurvei terbaru dari Ipsos Public Affairs periode 7-12 Juli 2023 terhadap 2.191 responden usia diatas 17 tahun tersebar di perdesaan dan perkotaan di seluruh Indonesia.

Erick Thohir terekam mendapatkan dukungan terbesar dari masyarakat yakni di angka 25,74 persen. Sedangkan menguntit di belakang menteri andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut adalah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dan Menparekraf Sandiaga Uno.

“Tokoh potensial bakal cawapres mengerucut di lima nama. Kelima nama tersebut adalah Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Mahfud MD dan Agus H. Yudhoyono,” terang Managing Director Ipsos Public Affairs Indonesia, Soeprapto Tan.

“Erick Thohir meraih 25,74 persen, Ridwan Kamil 19,08 persen , Sandiaga Uno 17,80 persen, Mahfud MD 7,71 persen dan AHY 6,85 persen,” imbuhnya.

Soeprapto kemudian menjelaskan Ipsos Public Affairs menggunakan standar metodologi sesuai metode ilmiah dan statistika yang berlaku. Sebab Ipsos selain menjadi anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), juga merupakan anggota Association for Global Research Agency Worldwide (ESOMAR) yakni asosiasi riset internasional yang melakukan audit secara periodik terhadap para anggotanya.

“Telesurvei tersebut dengan melibatkan 2.191 responden dengan margin of error 2,1 persen dan tersebar merata di 34 provinsi di Indonesia untuk memotret dinamika dan perkembangan para tokoh potensial yang akan maju dalam Pilpres,” pungkas Soeprapto.

Untuk diketahui, Ipsos Public Affairs merupakan bagian dari Ipsos, sebuah lembaga riset internasional yang sangat berpengalaman di dunia global. Lembaga yang berkantor pusat di Perancis ini beroperasi di 90 negara, selain dikenal melakukan riset pasar, Ipsos juga melakukan riset sosial politik, termasuk di Indonesia sejak tahun 2008. (*)