Kemenham Pastikan Tidak Ada Pelanggaran HAM pada Mahasiswa Unnes dalam Penanganan Demo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Kementerian HAM (KemenHAM) melakukan kunjungan ke Universitas Negeri Semarang (Unnes) untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap mahasiswa, khususnya terkait demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Rektor Unnes, Senin (8/9), dihadiri oleh Irjen Kemenham Farid Junaidi dan Rektor Unnes Martono dan anggota DPR RI Komisi XIII Jamaludin Malik.

Irjen Farid menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, termasuk melalui demonstrasi, dilindungi oleh undang-undang. 

“Kami ingin memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam penanganan kasus-kasus yang sempat viral, khususnya terkait kerusuhan beberapa waktu lalu,” ujar Farid.

Farid juga menjelaskan kronologis kematian Iko berdasarkan informasi resmi dari kepolisian yang disampaikan siang tadi.

Baca juga: Kemenham Sambangi Polda Jateng: Pastikan Penanganan Demonstran Sesuai Prinsip HAM

Ia menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan murni kecelakaan dan bukan akibat kerusuhan.

Sementara itu, Rektor Unnes Martono menyampaikan dukungannya terhadap kebebasan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara santun dan sesuai norma, termasuk mengenakan almamater saat aksi berlangsung.

“Kami tidak pernah membatasi mahasiswa untuk berpendapat, tapi kami menyayangkan beberapa mahasiswa yang tidak menggunakan almamater saat demo,” kata Martono.

Martono juga menegaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengamanan sesuai SOP, dan kerusuhan yang terjadi sudah melewati batas waktu yang diizinkan, atau jam malam.

Baca juga: Pantauan MBG di SDN 01 Rejosari Semarang, Kemenham Jateng Pastikan Pemenuhan Gizi Seimbang

Lebih lanjut, Unnes telah membentuk tim khusus untuk menelusuri dan mengklarifikasi isu-isu yang tidak sesuai fakta terkait demonstrasi dan insiden yang terjadi.

Kehadiran Anggota DPR RI Komisi XIII Jamaludin Malik dan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM Jateng Septian Asriwanto memperkuat komitmen koordinasi antara kampus, aparat penegak hukum, dan kementerian HAM untuk menjaga hak-hak mahasiswa sekaligus keamanan kampus. (Laili S/***)