Kolam Retensi Solusi Pengendali Banjir Kudus, Butuh Anggaran Rp50 M untuk Pembebasan Lahan 5 Hektare

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mengawal penuh program penanganan banjir di Kota Kretek yang dijanjikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. 

Menteri Basuki ketika berkunjung ke Kabupaten Kudus pada awal 2023 lalu berjanji, bakal melakukan normalisasi Sungai Wulan dan meningkatkan kapasitas daya sedot pompa air di Jati Wetan, serta beberapa program penanganan banjir lainnya dengan taksiran anggaran mencapai Rp 1,4 triliun.

Selain itu, program penanganan banjir di Kudus juga bakal dibangun kolam retensi seluas 5 hektare yang berfungsi sebagai pengendali banjir.

Kolam ini diproyeksikan sebagai tempat penampungan air berskala besar yang rencananya dibangun di wilayah Desa Jati Wetan.

Air yang berhasil ditampung ke kolam retensi bakal disedot dengan pompa skala besar ke Sungai Wulan.

Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo mengatakan, janji Menteri Basuki sudah ditepati. Sebagian besar program sudah dalam tahap proses pelelangan dan kontrak. Di antaranya adalah normalisasi SWD 1 sepanjang 22 kilometer, SWD 2 sepanjang 16 kilometer, sungai Wulan 33 kilometer, dan beberapa penanganan sungai lainnya. 

"Kami sudah cek di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, anggaran program penanganan banjir yang dijanjikan Menteri PUPR untuk Kudus sudah dikecakkan untuk beberapa program," terangnya, Jumat (25/8/2023). 

Rochim menyebut, salah satu penanganan banjir yang telah diprogramkan adalah pembangunan kolam retensi.

Hanya saja, pembangunan kolam retensi butuh pengadaan lahan lima hektare yang dibebankan ke pemerintah daerah.

Pihaknya berharap, beban pengadaan lahan dengan perkiraan kebutuhan mencapai Rp 50 miliar bisa diusung pemerintah daerah dan provinsi. Dalam rangka menangani banjir secara tuntas di Kabupaten Kudus. 

"Pemerintah Kudus dan provinsi harus bersinergi, PUPR sudah ajukan anggaran ke bupati. Namun anggaran belum ada," ujarnya. 

Selain pembangunan fisik, lanjut Rochim, penanganan banjir juga diperlukan dengan cara reboisasi di tanggul sungai, edukasi dan pendidikan karakter kepada masyarakat terkait kebersihan lingkungan. 

Dia berharap, penanganan banjir yang sudah diprogram kali ini bisa menekan potensi terjadinya banjir hingga 90 persen. Meliputi wilayah Kaliwungu, Jati, Mejobo dan Jekulo.

"Kolam retensi sepaket dengan peningkatan rumah pompa. Kami harap pemerintah provinsi ikut terlibat membantu dalam sisi anggaran," harapnya. (ADV/SAM)