Ketua DPRD Blora Sebut APBD Perubahan 2023 Tidak Molor : Batas Akhirnya, Akhir September

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum menyebut pengesahan APBD Perubahan tahun 2023 tidak molor.

Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD Blora dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun 2023 di Pendapa DPRD Blora, Rabu (20/9/2023).

"Tidak molor, memang ini batas akhirnya, akhir September. Tapi ini termasuk cepet lah," ucap HM Dasum kepada tribunmuria.com di lokasi.

Menurutnya, pihaknya adalah wakil masyarakat yang harus memenuhi kepentingan rakyatnya.

"Karena disitu kan kita sebagai wakil masyarakat, apa kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi saat seperti ini. Suatu Contoh kekerungan air ini butuh biaya berapa. Untuk kepentingan masyarakat yang didahulukan," jelas HM. Dasum.

"Terkait Kekeringan air ini kan kita sudah massif, karena ini udah agak parah untuk kekeringan ini, nanti kita akan programkan tahun 2024, mana yang ada sumbernya harus kita gali," tambah HM Dasum.

Sebelumnya, tahapan pembahasan APBD perubahan 2023 tersebut dinilai lambat oleh beberapa fraksi di tubuh DPRD Blora sendiri.

Adapun secara kolektif, beberapa fraksi tersebut mengadakan konferensi pers dengan tujuan meminta percepat pengesahan P-APBD 2023, di Ruang Lobby DPRD Blora, Jumat (15/9/2023).

Tujuan tersebut didasari agar anggaran perubahan nantinya segera bisa dimanfaatkan untuk masyarakat tanpa mengulur waktu yang lama.

Hal ini disoroti oleh, Anggota DPRD Blora, Supardi mengungkapkan, pengesahan perubahan yang menunggu akhir bulan hanyalah mengulur waktu.

Menurutnya, tidak ada kejelasan dalam pembahasan perubahan tersebut.

‘’Hampir setengah bulan tidak ada hasilnya. Harusnya ini segera di-tok. Kasihan masyarakat di bawah yang menunggu adanya anggaran," ucap Supardi kepada tribunmuria.com, Minggu (17/9/2023).

"Terlebih soal pengairan. Kalau ini molor sampai akhir bulan, pembelian tangki air untuk bantuan air bersih jadi sia-sia. Perkiraan Oktober kan sudah masuk musim penghujan. Yang jelas ini tidak ada unsur politis,’’ jelas Supardi.

Pria yang merupakan anggota DPRD fraksi Golkar yang juga anggota Banggar itu juga menyampaikan, diketahui, setidaknya ada silpa sebesar Rp 122 Miliar.

Hanya, terdapat silpa bebas sebesar Rp 34 Miliar yang akan dianggarkan untuk pilkada sesuai arahan Mendagri.