Ketua DPRD Blora Sebut APBD Perubahan 2023 Tidak Molor : Batas Akhirnya, Akhir September

Selain itu, dari fraksi Demokrat yang diwakili oleh Iwan Krismiyanto mengatakan, juga terkait pembayaran BPJS kesehatan yang perlu dibayarkan.

Jika tak terbayarkan, jelas akan merugikan masyarakat Blora.

‘’Pembayaran BPJS kesehatan Blora ini masih kekurangan dana sekitar Rp 1.8 Miliar. Atau setara dengan 10 bulan setengah," ucapnya.

"Kami tidak mau seperti Kabupaten Malang yang tidak sanggup membayar iuran PBI nya. Kesehatan ini faktor utama kesejahteraan masyarakat. Yang sakit harus segera terlayani,’’ tegasnya.

Anggota DPRD fraksi PPP, Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, perubahan anggaran yang berlarut ini memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran. Terlebih, anggaran untuk kegiatan fisik.

‘’Kami ingin mendorong P-APBD segera disahkan dan bisa segera digunakan untuk anggaran pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan untuk kebutuhan masyarakat,’’ terangnya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Mochammad Muchlisin juga sepakat dengan keinginan tersebut. Menurutnya, segala yang dilakukan harus menggunakan asas manfaat.

Jika tak segera difinalkan ini akan semakin memperparah kondisi.

‘’Apapun anggaran ini akan bisa dilakukan setelah pembahasan selesai. Susah sekali jika se bulan tidak selesai. Tentu kami memikirkan akan ada banyak agenda mangkrak,’’ tutur politikus PKB itu. (Kim)

Baca juga: Lakukan Transaksi Janggal Penjualan Solar, SPBU Pulodarat Jepara Disanksi Pertamina

Baca juga: TPID Jateng Siapkan Strategi Jaga Kecukupan Stok dan Harga Beras

Baca juga: Bupati Ingin PWRI Demak Berkontribusi Kemajuan Pembangunan Di Kabupaten Demak

Baca juga: BREAKING NEWS : Tiga Rumah di Kunduran dan Satu Sapi Hangus Dihajar Si Jago Merah