Sepi Peminat, Formasi Disabilitas untuk PNS dan PPPK di Kabupaten Batang Akan Dievaluasi

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang menghadapi tantangan dalam merekrut pegawai negeri sipil (PNS) dan pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari kalangan penyandang disabilitas.

Meskipun telah mengalokasikan 2 persen dari total lowongan setiap tahunnya, tidak ada yang mendaftar atau melamar pada formasi tersebut.

Hal ini diakui oleh Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, dalam kesempatan membuka Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Batang, Rabu (17/1/2024).

Lani mengatakan bahwa hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan memerlukan evaluasi.

"Formasi untuk disabilitas, baik itu P3K maupun untuk CNPS, kami selalu menyediakan.

Tapi kadang tidak terpenuhi atau tidak ada yang mendaftar. Ini perlu kami evaluasi," ungkapnya.

Lani juga mengungkapkan keyakinannya bahwa beberapa persyaratan mungkin terlalu berat dan tidak sesuai bagi penyandang disabilitas.

Ia pun akan meminta rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memperbaiki dan merumus ulang persyaratan tersebut.

Pj Bupati Batang juga memberikan penghargaan kepada ITMI Kabupaten Batang, yang telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat selama lima tahun terakhir.

Ia menilai bahwa organisasi ini telah memberikan manfaat bagi anggotanya yang memiliki kekurangan fisik.

"ITMI telah menunjukkan bahwa kekurangan fisik tidak boleh menjadi penghalang untuk berkontribusi pada masyarakat.

Mereka telah memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar," ujarnya.

Lani menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah agar ITMI dapat lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar.

Ia juga menegaskan komitmen Pemda Batang untuk terus mendukung kegiatan ITMI agar anggotanya dapat lebih sejahtera.

Selain itu, Lani menyebut bahwa Pemerintah Provinsi telah memfasilitasi pendidikan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), sementara Pemda Batang sendiri memberikan perhatian khusus pada warga Batang yang memiliki kekurangan fisik atau disabilitas.