Debat Terbuka, PPI Jerman Ajak Tim Ahli Capres-Cawapres Bahas Pembangunan Daerah dan Tata Ruang

Dia menyampaikan harapan serta peluang bahwa dengan adanya pemilu serentak, Rencana Detail Tatanan Ruang (RDTR) dapat dicoba untuk direncanakan dari nol kembali pada tahun 2025.

Sehingga RPJMN dan RPJMD bisa dibuat dalam satu masa yang sama dengan memperhatikan keselarasan perencanaan tata ruang antardaerah.

“Hal lain yang masih menjadi PR adalah peta pertanahan dan peta tata ruang. Kalau ini nantinya bisa disatukan, bisa menjadi desktop yang baik,” tambah Mikhail.

Adapun Michael Victor Sianipar di penghujung forum menyinggung jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan pertambangan serta mengkritisi program pemerintah yang masih berfokus pada legalisasi kepemilikan tanah, namun belum ada upaya untuk redistribusi tanah.

“Melegalisasi adalah hal yang penting, tapi yang mau kita dorong adalah reformasi agraria yang memberikan ruang agar masyarakat memiliki kepemilikan dan akses terhadap tanah-tanah tersebut," tegas dia.

Baca juga: Kolaborasi UMP dan Pemerintah Wonosobo: 320 Mahasiswa KKN Wujudkan Perubahan Positif

Menurut Michael, perlu ada kepastian dan payung hukum untuk melindungi masyarakat adat ataupun masyarakat yang terkena dampak konflik agraria.

Untuk diketahui, forum di Hörsaal 17, Hauptgebäude, Universität Bonn ini dihadiri lebih dari 100 pelajar Indonesia dan diaspora yang bermukim di Jerman. 

Hasil forum akan dipublikasikan dalam bentuk policy brief yang memuat aspirasi dan gagasan pelajar Indonesia di Jerman untuk Presiden Indonesia periode 2024-2029 dalam menunjang pembangunan daerah dan tata ruang yang lebih inovatif, adil, merata, dan inklusif. (*)