Indonesia Bela Palestina dii Debat Terbuka DK PBB, Ajukan 3 Poin Tuntutan

TRIBUNJATENG.COM - Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengajukan tiga tuntutan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1/2024).

Tiga tunututan Indonesia meliputi  gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.

"Ini penting agar dapat segera dimulai proses yg adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel,” tegasnya di markas PBB, Kota New York.

Baca juga: Catatan 100 Hari Serangan Israel, 25 Ribu Lebih Warga Palestina Meninggal, 1.000 Masjid Hancur

Baca juga: Kelaparan hingga Wabah Penyakit Hepatitis A Membayangi Pengungsi Gaza, Jutaan Nyawa Terancam

Retno juga mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya mengenai Palestina, yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan.

“Saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar,” katanya.

Setidaknya sudah dua resolusi yang dikeluarkan DK PBB sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas kembali pada 7 Oktober lalu.

Terakhir, Resolusi DK PBB 2720 menyerukan peningkatan bantuan untuk krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk dibukanya seluruh pintu perbatasan Gaza untuk pengitiman bantuan.

Sekjen PBB: penolakan Israel tak dapat diterima

Sebagaimana Indonesia, dalam debat itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pascaperang sebagai hal yang tidak dapat diterima.

“Pendudukan Israel harus berakhir,” ujar Guterres.

“Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," jelasnya.

Menlu Palestina tak heran dengan pernyataan PM Israel

Dalam wawancara dengan VOA sebelum sesi debat digelar, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, yang mewakili Palestina dalam forum tersebut, mengaku tidak heran dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berulang kali menolak solusi dua negara, bahkan atas masukan sekutu dekatnya sendiri, Amerika Serikat.

“Sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara. Menurut saya seharusnya pernyataan seperti itu dikutuk,” kata al Maliki.

“Yang kedua, dunia harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian, yang mencoba menggagalkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina, dan di kawasan,” tambahnya.

Dubes Israel di PBB: serahkan pelaku serangan 7 Oktober

Usai menyimak pernyataan Sekjen PBB dan Menlu Palestina yang diberi kesempatan lebih dahulu untuk menyampaikan argumen dalam debat, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Ergan menimpali seruan gencatan senjata dan kecaman yang dilontarkan keduanya.

Ia mengatakan, sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, jika DK PBB menyetujuinya.

“Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas perisitiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, maka perang ini akan langsung berakhir,” ujarnya.

Lebih 25.000 warga Palestina di Gaza tewas

Perang terbaru antara Israel dan Hamas dipicu serangan dadakan kelompok militan Palestina itu ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

Hamas juga menculik sekitar 240 lainnya, yang sebagian telah dipulangkan berkat mediasi Qatar dan Amerika.

Israel melancarkan serangan balasan ke Gaza dengan serangan udara dan invasi darat, yang sejauh ini hampir meratakan seluruh wilayah Gaza, menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 60.000 lainnya.

Israel juga memblokade wilayah kantong itu dan menyebabkan krisis kemanusiaan, setelah 85 persen penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta terpaksa mengungsi dan mencari perlindungan. (Kompas.com)