Pengurus PPP se-Solo Raya Tolak Isu Pemakzulan, Dukung Presiden Jokowi Tuntaskan Masa Jabatan

TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Solo Raya mendeklarasikan dukungan dan berjanji bakal mengawal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah isu pemakzulan yang kini santer belakangan ini.

Hal itu disampaikan saat Pengurus PPP mengadakan pertemuan di kantor bersama PPP yang berada Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Kamis (8/2/2024) sore.

Koordinator PPP Solo Raya, Arif Rachman Hakim ditemani sejumlah ketua DPC PPP se-Solo Raya menegaskan bahwa masa jabatan Jokowi sebagai Presiden harus sampai tuntas.

Keputusan tersebut dipilih oleh PPP se-Solo Raya usai mengadakan beberapa kali pertemuan dan rapat.

"Bahwa kami dari PPP Solo Raya mengadakan beberapa kali pertemuan. Beberapa kali untuk mengkaji dan juga kami mengajak beberapa pakar-pakar terkait untuk menyikapi situasi yang terjadi pada sekarang ini," kata Arif ditemui usai acara.

Baca juga: Respons Istana dan MPR Soal Isu Pemakzulan Jokowi Oleh Petisi 100

Baca juga: Pemakzulan Presiden Jokowi, Yusril Anggap Itu Gerakan Inkonstitusional

Baca juga: Detik-detik Demo Mahasiswa di Patung Kuda Jakarta Ricuh,Beton Digulingkan Hingga Bakar Spanduk

Ia juga membeberkan alasan mengapa diatasnamakan PPP Solo Raya karena kebetulan Presiden Jokowi merupakan asli Solo, maka elemen yang berasal dari Solo Raya berusaha menjaga martabat orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Alasan lain kebetulan ketua DPR juga berasal dari Solo.

Selain mendukung Jokowi menyelesaikan periode kedua sebagai Presiden, Arif menambahkan dalam pertemuan kali ini terdapat delapan butir maklumat yang disepakati oleh semua Ketua DPC PPP se-Solo Raya. 

Salah satu di dalamnya adalah mengawal kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden sampai akhir masa jabatannya Oktober 2024. 

Pihaknya menilai, Jokowi saat ini sedang menyiapkan Indonesia masuk menjadi negara modern, negara adil makmur. Menyusul program sebelum Indonesia negara full digital. Ia diresmikan dengan nama Ina digital.

"Sikap ini kami ambil sebagai respon dari gerakan pemakzulan Jokowi yang makin masif baru-baru ini. Banyak pihak yang mengkritik Pak Jokowi saat ini karena kurang mendalami apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh Pak Presiden," ungkapnya.

Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan dalam maklumat PPP Solo Raya:

1. Menjaga dan Mengawal Presiden Jokowi

PPP Solo Raya bertekad untuk menjaga dan mengawal Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan visi Indonesia Adil Makmur melalui transformasi digital yang terintegrasi, termasuk melalui inisiasi portal digital INA DIGITAL yang bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Pemilu Tanpa Kampanye dari Fasilitas Negara

PPP Solo Raya menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye politiknya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu.

3. Mendorong Evaluasi Reformasi Melalui Simposium dan Seminar

Partai tersebut mengusulkan penyelenggaraan simposium, seminar, dan musyawarah nasional bersama Forum Rektor se-Indonesia dan Forum Raja-Raja Nusantara untuk mengevaluasi era reformasi dan mengatasi berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Jaminan Indonesia Adil Makmur 2025

PPP Solo Raya memberikan jaminan bahwa Indonesia akan mencapai kondisi adil dan makmur pada tahun 2025 jika sistem digitalisasi terintegrasi hingga tingkat RT.

5. Usulan pada Sidang MPR RI Oktober 2024

Partai tersebut mengusulkan agar GBHN dan lembaga tinggi negara DPA (Dewan Pertimbangan Agung) diperkenalkan kembali sebagai acuan dan penasehat Presiden.

6. Kenaikan Tunjangan dan Penggajian Ketua RW dan RT

PPP Solo Raya mengusulkan kenaikan tunjangan hingga 300 persen untuk menggantikan insentif rapat-rapat dan kunjungan kerja yang dihemat melalui digitalisasi. Mereka juga mengusulkan penggajian Ketua RW dan RT sesuai dengan UMR.

7. Menangkan PPP dalam Pemilu 14 Februari 2024

Partai tersebut menegaskan bahwa kemenangan PPP dalam pemilu akan membawa Indonesia masuk ke era Adil Makmur berbasis digital yang terintegrasi hingga tingkat RT.

8. Pemutihan Kasus Hukum

PPP Solo Raya mengusulkan pemutihan semua kasus hukum dengan syarat mengembalikan kerugian negara dan berkomitmen untuk mengakhiri praktik politisasi kasus hukum.

Sebagai informasi, turut hadir pula dalam deklarasi ini sejumlah petinggi PPP se-Solo Raya seperti Ketua DPC PPP Solo, Edy Jasmanto, Ketua DPC PPP Karanganyar, Agus Basuki, Ketua DPC PPP Sragen, Nurilah, dan Ketua DPC PPP Wonogiri, Heru Santoso.(uti)