Hakim MK Siap Nginap di Kantor Hadapi Sidang Sengketa Pemilu 2024

"Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan menjaga integritas disiplin berdedikasi dan profesional serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ucap Ketua MK dengan diikuti para pegawai.

"Bahwa saya akan bekerja dengan tertib, cermat, bersih dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara."

Pengamanan Gedung MK Ditingkatkan

Sementara itu, pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mulai ditingkatkan jelang dibukanya pendaftaran sengketa pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Penjagaan yang dilakukan aparat keamanan di gedung MK terlihat lebih ketat daripada biasanya. Hal itu setidaknya tergambar dari alat scan tas atau bawaan pengunjung yang hendak masuk gedung yang kembali diaktifkan.

Bukan hanya itu, Juru Bicara MK yang juga merupakan Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih mengatkan jumlah personel keamanan yang mengamankan gedung MK juga sudah ditambah. "Ya betul pengamanan ditambah," kata Enny, Rabu (20/3).

Kendati demikian, Enny belum merinci jumlah penambahan pengamanan hingga lokasi pengamanan yang ditambah. Ia hanya menjelaskan bahwa setiap penanganan sengketa PHPU memang ada tambahan pengamanan. Upaya itu dilakukan untuk kelancaran proses persidangan.

MK dijadwalkan membuka pendaftaran sengketa pemilu mulai 20-23 Maret 2024. Untuk menghadapi sidang sengketa pemilu itu, MK sudah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana. 

Dari pantauan Tribunnews.com di lantai dasar gedung utama MK sudah tersedia meja-meja pendaftaran sengketa pemilu anggota legislatif. Ada kurang lebih delapan meja pendaftaran lengkap dengan piranti penunjang seperti komputer dan printer.

Beberapa pegawai yang akan bertugas juga mulai menyiapkan keperluan-keperluan yang mereka butuhkan.

"Iya ini untuk pileg," kata seorang pegawai wanita di belakang meja. Sedangkan pengajuan untuk perkara Pilpres disiapkan fasilitasnya di gedung III MK.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan pihaknya telah siap menerima perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Jika memang mulai besok atau tanggal 20 (Maret), KPU tidak ada perubahan untuk menetapkan hasil PHPU yang dijadwalkan, maka mulai besok kita akan siap dan akan mulai menerima permohonan-permohonan, baik itu berkaitan dengan sengketa pilpres maupun sengketa legislatif," kata Suhartoyo, Selasa (19/3).

Suhartoyo kemudian mengingatkan para pegawai MK yang tergabung Gugus Tugas PHPU agar menerapkan hal-hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya, terutama hasil simulasi dan pelatihan yang telah diberikan.

”Saya yakin teman-teman (pegawai MK) nanti juga paham, kalau ada yang melanggar komitmen, nanti akan ada sanksi yang menunggu di sana," ucap Suhartoyo.(tribun network/riz/dod)