Ini Dua Rekomendasi Walhi Soal Banjir di Jateng: Kembalikan Fungsi Hulu dan Susun RTRW Berkeadilan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah melakukan kajian terhadap banjir besar yang terjadi di beberapa daerah di Jateng. 

Hasil kajian itu memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah meliputi pengembalian fungsi kawasan hulu sebagai daerah resapan air dan daerah yang memiliki fungsi lindung.

Kemudian, menyusun struktur ruang dan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan fungsi ruang lingkungan hidup yang berkeadilan. 

"Iya, ada dua rekomendasi tersebut dari kajian cepat respon banjir di beberapa daerah di Jawa Tengah," kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah, Nur Cholis, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/3/2024)

Rekomendasi tersebut berangkat dari bencana banjir yang menerjang hampir seluruh wilayah di Jawa Tengah di awal tahun 2024. 

Daerah yang dilanda banjir merata mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Grobogan, dan daerah lainnya. 

"Pemerintah seakan tak pernah mengambil ikhtiar dari bencana yang telah terjadi," kata Cholis. 

Menurutnya, pemerintah selalu menyatakan banjir disebabkan oleh luapan air sungai, tanggul jebol, sedimentasi sungai, infrastruktur sungai yang belum selesai dikerjakan, dan cuaca ekstrim. 

Tidak ada statement atau respon yang jelas dan tegas menunjukkan bahwa ini disebabkan oleh alih fungsi lahan dan tata ruang yang serampangan. 

"Selalu menyatakan banjir sebagai faktor teknis sekaligus memang takdir Tuhan yang tidak bisa dihindari," paparnya. 

Padahal, lanjut dia, dari kajian yang dikerjakan oleh Walhi Jateng sepanjang tahun 2023, perubahan lanskap daerah hulu yang menjadi penopang resapan air untuk daerah bawah (hilir) kian mengerikan.

Setelah pesisir habis dan rusak karena industrialisasi yang masif, bagian tengah yang merupakan bentang pegunungan mulai dari Tegal hingga Karanganyar dan Rembang juga mulai dibabat untuk pembangunan, baik untuk proyek strategis nasional (PSN), industri, pertambangan, maupun proyek skala besar industri energi.

Sebagai satu kesatuan ruang wilayah, bencana banjir yang hampir mendominasi kawasan pantai utara (PANTURA) tidak bisa hanya dilihat sebatas persoalan teknis macam tanggul jebol. 

Hal itu seperti yang terjadi Februari lalu saat banjir di Grobogan dan Demak yang menenggelamkan ribuan hektar sawah yang kemudian terancam gagal panen.

"Penyebab banjir harus dilihat bahwa ada proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Demak dan Grobogan telah membabat habis ratusan hektar kawasan hutan," tuturnya.