PBB Sebut Butuh 14 Tahun Bersihkan Puing-puing Reruntuhan di Gaza

TRIBUNJATENG.COM, GAZA - Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (26/4/2024) mengatakan, setidaknya dibutuhkan 14 tahun untuk membersihkan reruntuhan dalam jumlah besar di Jalur Gaza akibat perang Israel.

Melalui keterangan di Jenewa, seorang pejabat pada Layanan Pekerjaan Ranjau PBB, Pehr Lodhammar, mengatakan perang Hamas-Israel telah meninggalkan sekitar 37 juta ton puing di wilayah padat penduduk.

Serangan Israel dilaporkan telah menyebabkan sebanyak 70.000 rumah hancur dan 290.000 rumah lainnya rusak, sehingga tidak bisa dihuni.

Sebagaimana dilansir Anadolu, banyak bangunan lain di Gaza juga terdampak serangan Israel, mencakup gedung pemerintah, rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, dan situs bersejarah.

Israel seperti diketahui telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

Serangan militer Israel telah mengubah sebagian besar wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu menjadi reruntuhan, menyebabkan sebagian besar warga sipil kehilangan tempat tinggal, kelaparan, dan berisiko terkena penyakit. Sebabkan kematian 34.388 orang.

Terpisah, Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas pada Sabtu (27/4/2024) melaporkan jumlah korban tewas di Gaza akibat serangan Israel bertambah menjadi setidaknya 34.388 orang.

Penghitungan tersebut mencakup setidaknya 32 kematian dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza menyebut sedikitnya serangan Israel sejak Oktober lalu telah menyebabkan 77.437 orang terluka.

Rektor Universitas Columbia Dikecam

Di sisi lain, Rektor atau Presiden Universitas Columbia Nemat Minouche Shafik mendapat kecaman dari banyak pihak karena memanggil polisi New York untuk membongkar paksa tenda perkemahan para pedemo di kampus.
Mereka yang mengecam ialah mahasiswa, dosen, dan pengamat dari luar untuk membubarkan pedemo yang

menentang perang Israel-Hamas di Gaza Palestina. Setelah pertemuan dua jam pada hari Jumat, Senat Universitas Columbia menyetujui resolusi bahwa pemerintahan Shafik telah merusak kebebasan akademik dan mengabaikan privasi dan hak proses hukum mahasiswa dan anggota fakultas dengan memanggil polisi.

"Keputusan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai penghormatan pemerintah terhadap tata kelola bersama dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di universitas," kata senat Universitas Columbia, dikutip dari Reuters pada Sabtu (27/4).

Senat yang sebagian besar terdiri dari dosen dan staf lain, ditambah beberapa mahasiswa, tidak menyebut nama Shafik dalam resolusinya dan menghindari kata-kata kecaman yang lebih keras.

Resolusi tersebut membentuk satuan tugas yang dikatakan akan memantau tindakan korektif yang diminta senat kepada pemerintah untuk menangani protes. Belum ada tanggapan segera terhadap resolusi tersebut dari Shafik, yang merupakan anggota senat tapi tidak menghadiri pertemuan hari Jumat (26/4/2024).

Juru bicara Universitas Columbia Ben Chang mengatakan, pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan senat, yakni untuk memulihkan ketenangan di kampus dan berkomitmen untuk berdialog berkelanjutan.