Ketua DPRD Kudus, Masan: Perbaikan Fasilitas Pendidikan Jangan Ditunda, Harus Jadi Prioritas

Sebelumnya, diberitakan bahwa perbaikan sarana dan prasarana (Sarpras) penunjang pendidikan di 120 sekolah yang diprogramkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus molor dari jadwal yang telah ditentukan.

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyiapkan anggaran senilai Rp 22,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki 120 sekolah. Terdiri dari Rp 19,8 miliar untuk perbaikan 108 SD dan Rp 2,8 miliar untuk memperbaiki 12 SMP. 

Pemkab Kudus juga mendapatkan alokasi anggaran Rp 8,1 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) untuk memperbaiki 7 SD dan 7 SMP. 

Total ada 134 sekolah di Kabupaten Kudus jenjang SD dan SMP yang bakal diperbaiki tahun ini dengan memaksimalkan anggaran Rp 30,7 miliar dari APBD dan DAK.

Baca juga: Ketua DPRD Kudus H Masan: Perangkat Desa Motor Penggerak Pembangunan Bottom Up

Perbaikan sarpras pendidikan dengan menggunakan APBD Kabupaten Kudus rencananya dimulai pada April. 

Namun, pekerjaan fisik bangunan hingga pertengahan Mei belum juga dimulai karena beberapa faktor. 

Di antaranya proses perencanaan, pembuatan detail engineering design (DED), hingga penentuan rencana anggaran biaya (RAB) selesai tak sesuai jadwal. 

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, Anggun Nugroho menjelaskan, target awal pembangunan fisik perbaikan sekolah tahun ini dimulai selepas Hari Raya Idulfitri pada pertengahan April.

Namun, segala persiapannya belum juga tuntas hingga awal Mei ini, sehingga pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan terpaksa mundur kurang lebih satu bulan dari jadwal yang sudah direncanakan.

Anggun menyebut, molornya proses perbaikan sekolah di antaranya disebabkan karena waktu perencanaan terjeda oleh Hari Raya Idulfitri.

Selain itu, proses perencanaan yang harus dilalui cukup panjang mengingat banyaknya item yang harus dikerjakan dalam proses penentuan spesifikasi barang. 

Saat ini sudah dalam proses pengajuan ke pejabat pengadaan barang dan jasa, serta proses pelelangan untuk penentuan kontraktor. 

Faktor lain, lanjut dia, proses penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) atau survei harga, konsultan penyusunan gambar dinilai memakan waktu lebih lama.

Proses penentuan penyedia jasa pun mengalami kendala, dikarenakan proses pekerjaan tidak bisa digeneralkan.

Apalagi skema e-katalog pada tahun ini belum bisa diaplikasikan. Membutuhkan juknis yang jelas tentang penerapan e-katalog untuk diterapkan pada program pembangunan fisik. 

"Pengerjaan rehab sekolah item pengerjaannya banyak, sudah kami diskusikan. Tahun ini masih belum bisa gunakan e-katalog, belum ada solusi yang pas. Mekanisme e-katalog masih digodok karena berguna dalam hal efektivitas waktu," ucapnya. (Sam)