Masan: Pasar Tradisional Jadi Pusat Perekonomian Masyarakat

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS  - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, H Masan meninjau aktivitas perekonomian di Pasar Tradisional Brayung, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus pada, Selasa (28/5/2024). 

Peninjauan dilakukan untuk melihat lebih dekat aktivitas transaksi jual-beli di pusat perbelanjaan sederhana atau tradisonal. 

Sekaligus mengecek fasilitas-fasilitas yang ada di pasar tradisional penunjang kegiatan pedagang dan pembeli.

Masan menilai bahwa pasar tradisional sebagai satu di antara pusat perekonomian masyarakat. 

Di dalamnya tersedia beragam produk, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, bumbu dapur, sayur, hingga kebutuhan tambahan seperti pakaian yang diperjualbelikan dengan harga merakyat. 

Selain itu, lanjut dia, pasar tradisional juga menjadi tempat masyarakat mengais pundi-pundi rupiah untuk menghidupi keluarga.

Mulai dari pedagang, penyedia jasa, tukang parkir, hingga tenaga kebersihan menggantungkan hidup dengan bekerja di pasar tradisional. 

Sebagai wakil rakyat, Masan prihatin jika pemerintah daerah tidak memperhatikan pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat.

Kepala daerah diminta untuk menggagas dan mempercepat program revitalisasi pasar tradisional secara menyeluruh.

Bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendukung di pasar tradisional agar menjadi pusat perbelanjaan rakyat yang bersih, rapi, dan nyaman bagi pedagang dan pembeli. 

"Di Kabupaten Kudus ada beberapa pasar tradisional, kebanyakan kita lihat terkesan kumuh. Ini yang harus diubah dan diperbaiki, dengan cara melakukan manajemen ulang menjadi pasar yang bersih dan tertata dengan baik. Supaya ke depan pasar tradisional bisa menjadi pusat perekonomian menarik bagi masyarakat Kudus," terangnya, Rabu (29/5/2024).

Menurut Masan, Pemerintah Kabupaten Kudus mampu menganggarkan revitalisasi pasar tradisional secara menyeluruh. 

Tergantung pada kebijakan kepala daerah sebagai pemangku kebijakan tertinggi di suatu daerah. 

Dalam hal ini, lanjut dia, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) hanya menjalankan fungsi budgeting atau penganggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DPRD hanya bersifat mengusulkan program-program yang dibahas melalui komisi atau fraksi DPRD atas masukan dan usulan dari masyarakat.

Selanjutnya menjadi kewenangan kepala daerah untuk merealisasikan dan menjalankan program apa saja yang masuk dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Kudus.

"Soal anggaran tinggal kebijakan pimpinan daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi budgeting bersama utusan eksekutif yaitu TAPD. Kewenangan budgeting di dalamnya ada ketua Banggar yaitu ketua DPRD, tim TAPD utusan eksekutif dipimpin Sekda. Keduanya harus sama-sama memiliki pemikiran yang sejalan. Kalau kebutuhan DPRD saja, apa yang menjadi program visi misi bupati bisa terganggu," tuturnya. 

Politikus PDI Perjuangan itu mengapresiasi aktivitas perekonomian yang berlangsung di Pasar Tradisional Brayung. Sehingga pasar hidup hampir 24 jam setiap hari melibatkan pedagang pasar hingga pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar. 

Masan berharap pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program perbaikan pasar tradisional dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik.

"Artinya, pengembangan pasar tradisional yang sudah berjalan dimaksimalkan. Ini soal penataan pasar tradisional, agar pasar tertata dengan baik, bersih, rapi. Banyak contoh pasar tradisional yang memiliki manajemen dan pengelolaan yang baik, contohnya Pasar Klewer di Solo, ini bisa dicontoh dengan skala kemampuan di Kabupaten Kudus," harap dia. (ADV/SAM)

Baca juga: Anggota Kencana di Tiga Kecamatan di Kudus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Baca juga: Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus Deklarasikan Kecamatan Tangguh Bencana

Baca juga: KPI RU IV Cilacap Sukses Ekspor 200 Ribu Barrel MFO Low Sulphur, Bahan Bakar Kapal Ramah Lingkungan 

Baca juga: Jelang PPDB, Pj Gubernur Jateng Dorong Pemerataan Kualitas Sekolah