Pengawasan Penyaluran Gas LPG 3 KG Hingga ke Pengecer Dipandang Perlu

Senada, Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro mengatakan, pengendalian penyaluran LPG 3 kg dengan pendataan KTP sudah berjalan sukup baik di masyarakat.

Sosialisasi juga berjalan cukup baik, sehingga penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak.

"Memang perlu lebih intens lagi informasinya, bukan hanya perlu tidaknya pengumpulan KTP, tapi juga urgensi sistem ini, bukan hanya sekedar jadi syarat administrasi," ungkapnya.

Selain menjaga penyaluran LPG 3kg tepat sasaran, lanjut Bayu, pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana disparitas harga LPG non subsidi dan subsidi diperkecil.

Selama ini, disparitas harga keduanya cukup jauh, sehingga membuat masyarakat enggan menggunakan LPG non subsidi. Selain itu, selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) pada LPG 3 kg antar provinsi juga bisa menjadi celah untuk oknum.

"Kalau selisih harga antara produk subsidi dengan non subsidi terlalu jauh, minat masyarakat untuk berpindah intensinya tentu akan kurang. Jadi, perlu dilakukan kajian lagi untuk harga subsidi LPG 3 kg. Begitu pun selisih HET antar provinsi perlu dievaluasi lagi," ujarnya.

Bayu menilai, pembatasan pembelian LPG 3 kg ke depan dinilai tidak akan berpengaruh banyak terhadap inflasi.

Pasalnya, selama ini faktor penyumbang inflasi lebih banyak disebabkan oleh faktor makro.

"Saya berkeyakinan pembatasan LPG tidak akan berpengaruh pada inflasi. Dari pengalaman yang terjadi belakangan ini inflasi justru lebih banyak dipengaruhi oleh daya beli dan rupiah yang melemah," pungkasnya. (*)