Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Jateng

Jateng Akan Replikasi Program Desa Antikorupsi di 372 Desa pada 2024

Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, berkomitmen berbagai kegiatan antikorupsi akan terus digelorakan sampai tingkat desa. 

budi susanto
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana saat menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rakor Pemberantasan Korupsi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (11/7/2024). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, berkomitmen berbagai kegiatan antikorupsi akan terus digelorakan sampai tingkat desa. 

Pada 2023, Jateng memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan KPK.

"Tahun ini akan direplikasi pada 372 desa di 29 kabupaten kota. Hal ini berkaitan dengan kegiatan antikorupsi," kata Nana saat menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rakor Pemberantasan Korupsi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (11/7/2024).

Menurut Nana, pemberantasan korupsi perlu dilakukan oleh semua pihak, termasuk para kepala daerah yang diminta menjadi contoh dalam membangun integritas dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya. 

Selain itu, semua pihak diharapkan melakukan pencegahan terhadap praktik suap, gratifikasi, dan pungli dalam pelayanan publik. 

"Pelayanan terbaik merupakan prioritas dalam upaya menyejahterakan masyarakat," tambahnya.

Nana juga menjelaskan bahwa Pemprov Jateng telah melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya adalah deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). 

"Pencegahan ini lebih baik daripada penindakan. Korupsi ini berdampak negatif bagi pembangunan dan merugikan negara. Maka perlu kita perangi dan kita lawan," tegasnya.

Seluruh kabupaten kota di Jateng juga sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dan mayoritas pelayanan publik di Jateng sudah menggunakan teknologi informasi atau berbasis digital. 

"Digitalisasi pelayanan publik memiliki dampak besar untuk mengurangi praktik suap-menyuap," jelasnya. 

Adapun Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menambahkan, KPK bersama tim saber pungli dan Menpan RB berupaya menutup setiap peluang terjadinya pungli. 

"Kami juga mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang berintegritas pada Pilkada serentak 2024 mendatang," imbuhnya.

Baca juga: SELAMAT Datang di Jalan Seribu Lubang, Protes Warga Gondosari Kudus, Kerusakan Tak Segera Diperbaiki

Baca juga: Pelatihan Bahasa Inggris USM Internationalization and Development 2024 Resmi Dibuka oleh Rektor

Baca juga: KPK RI bersama Diskominfo Jateng Gelar Workshop Konten Kreatif Jurnalistik

Baca juga: KONI Kota Semarang Beri Penghargaan Bagi Stakeholders, Arnaz: Kita Bukan Superman

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved