Pemerintah Bakal Luncurkan Produk BBM Baru, Diklaim Lebih Ramah Lingkungan

TRIBUNJATENG.COM - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bakal ada jenis produk bahan bakar minyak (BBM) yang bakal diluncurkan dalam waktu dekat.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, keberadaan BBM ramah lingkungan sangat diperlukan, mengingat kondisi udara khususnya di wilayah perkotaan kian memburuk imbas masih banyaknya yang mengkonsumsi BBM oktan rendah.

Namun sayangnya, Menteri Arifin masih enggan memberikan nama produk baru yang dimaksud secara gamblang.

"Kita sekarang ini udara banyak emisi. Ini gimana caranya supaya mengurangi, supaya kita hidup sehat. Jadi kita alternatifnya pakai yang BBM yang rendah sulfur," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

Baca juga: Pertamina Siapkan Strategi Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Berlaku Mulai 17 Agustus 2024.

Diketahui, pemerintah terus mendorong transisi energi menuju menuju energi yang bersih dan ramah lingkungan.

Salah satu upaya dalam mendukung penyediaan energi bersih adalah dengan perbaikan spesifikasi BBM yang ada saat ini melalui implementasi standar dan mutu (spesifikasi) BBM dengan kandungan sulfur yang lebih rendah.

"Jadi gini, kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an (part per milion). Kalau standarnya EURO 5 kan sudah harus di bawah 50. Tapi menuju itu kan ongkosnya ada," pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengungkapkan, pilot project akan dimulai pada Agustus 2024.

"Kalau yang rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot. 17 (Agustus) itu adalah semacam kick-offnya," ungkap pria yang akrab disapa Aca.

Ia mengungkapkan, mekanisme penjualan produk BBM itu tak mengikuti aturan layaknya BBM Subsidi. Nantinya, produk tersebut akan dijual di beberapa SPBU saja, layaknya produk Pertamax Green.

"(Tanpa revisi Perpres 191 bisa dijual) Seperti Pertamax Green. Ada beberapa SPBU. Kalau saya dengarnya gitu, masih mulai dari beberapa SPBU," pungkasnya.

NIhil Pembatasan

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Airlangga) menegaskan, tidak ada pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Airlangga, pemerintah hanya membahas mengenai penurunan kadar sulfur dalam BBM yang berdampak pada polusi udara di DKI Jakarta.

"Tidak ada pembatasan (pembelian BBM subsidi), yang dibahas kmrn adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM, tentu kita harus melihat udara Jakarta, air quality nya ini mengkhawatirkan bagi kesehatan," kata Airlangga.