Umiyati Pemilik Warung Sembako di Semarang Ini Dapat Sertifikat Tanah Setelah Tunggu 15 Tahun

Untuk itu, menurut dia program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah harus terus digalakkan supaya keamanan kepemilikan hak atas tanah warga terjamin seluruhnya.

Dari datanya, dari total sekitar 815 ribu bidang di Kabupaten Semarang, sudah terdapat sekitar 90 persen yang terdaftar program itu.

“Sementara yang sudah tersertifikat itu sekitar 74 persen, sekitar 603 ribu bidang tanah. 

Kami coba kejar sampai 80 persen, 90 persen bahkan 100 persen,” imbuh dia.

Menurut AHY, program PTSL yang dijalankan di wilayah Bumi Serasi tersebut telah menghasilkan pertambahan nilai tambah ekonomi mencapai Rp1.58 triliun.

Nilai tambah itu dihitung dari sumber Hak Tanggungan (HT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

AHY meminta warga jika harus menggadaikan sertifikat yang telah didapat, maka sebaiknya digunakan untuk modal usaha.

Sebaliknya, dia berharap warga tidak menggunakan manfaat dari sertifikat itu untuk hal-hal yang tidak perlu.

Menurut informasi tertulis Kementerian ATR/BPN, pemerintah tengah memasifkan penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden Joko Widodo. 

Secara nasional, per Juli 2024, terdapat lebih dari 135.000 Sertipikat Tanah Elektronik telah beredar dan akan terus diakselerasi ke depan. (*)

Baca juga: Kunci Jawaban Kelas 3 SD Tema 5 Subtema 2 Halaman 63-68 Tanda Langit Mendung

Baca juga: LAGA UJI COBA : PSIS Menang 5-1 Kontra Tim PON Jateng

Baca juga: Brosur Pinjaman Bank Jateng Tanpa Jaminan, Utang Rp 50 Juta Bunga Rp 250 Ribu/bln

Baca juga: Video Didemo Warga Izin Diduga Manipulatif Hotel di Desa Puncel Pati Akhirnya Tutup