Penggeledahan Kantor Wali Kota Semarang Oleh KPK Kemarin Lanjut, PDIP Bungkam Terkait Mbak Ita

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Kadarlusman enggan memberikan komentar terkait penggeledahan kantor Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu Mbak Ita, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Semarang.

Pilus, sapaan akrab Kadarlusman, mengatakan, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan.

"Saya ini kader PDIP. Tidak punya kewenangan. Ada ketua. Nanti biar ketua saja yang statemen. Aku mau Jumatan dulu," jelas Pilus, usai rapat Badan Anggaran di ruang paripurna, Jumat (19/7).

Perlu diketahui, Mbak Ita merupakan kader PDI Perjuangan. Di DPC, dia selaku wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.

Kantor wali kota sempat digeledah oleh tim penyidik KPK pada Rabu (17/7). Selain itu, kantor bagian pengadaan barang dan jasa juga sempar digeledah pada hari yang sama.

Baca juga: Hevearita Walikota Kota Semarang "Hilang", Mbak Ita Sudah Berada di Jakarta? Ini Kata KPK

Baca juga: 15 Hari Lalu Hendi Sudah Ingatkan Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Kini Tersangka KPK

Pada hari kedua, Kamis (18/7), KPK melanjutkan penggeledahan ke kantor organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkungan Balai Kota Semarang yaitu Dinas Sosial, Diskominfo, Bappeda, dan Disperkim.

Pada hari ketiga, Jumat (19/7), KPK masih melakukan penggeledahan.

Tim penyidik mendatangi sejumlah kantor pemerintahan di Gedung Pandanaran.

Pada waktu yang bersamaan, KPK juga mengeledah Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang berada di Jalan Dr Wahidin.

Di sisi lain, sehari sebelum digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, sempat melakukan rapat persiapan kegiatan HUT ke-79 RI.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Wing Wiyarso, usai keluar dari kantor Dinas Perindustrian Kota Semarang, di Gedung Pandanaran, Jumat (19/7).

Wing memaparkan, setelah adanya penggeledahan, pihaknya tidak bisa berkomunikasi dengan wali kota. Komunikasi terakhir dirinya dengan Mbak Ita sehari sebelum penggeledahan.

"Memang setelah itu kami tidak bisa berkomunikasi dengan beliau. Komunikasi satu hari sebelumnya karena persiapan kegiatan proklamasi," ungkap Wing.

Ditanya keberlanjutan rencana peringatan HUT ke-79 RI, Wing memaparkan, belum ada arahan lebih lanjut dari pimpinan.

Rangkaian hari proklamasi dinaungi oleh Asisten II Setda Kota Semarang.

"Peringatan nanti kita belum tahu, belum dapat arahan dari pimpinan. Kita tunggu nanti. Di ranagkaian hari proklamasi kebetulan panitianya asisten 2. Silakan komunikasi dengan asisten 2," paparnya.

Wing belum tahu kegiatan apa yang ditunda. Terpenting, kata dia, kegiatan tetap berjalan sembari menunggu arahan dari pimpinan.

Adapun kegiatan Pemerintah Kota Semarang dipastikan tetap berjalan. Hal itu disampaikan Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin, usai menghadiri rapat Badan Anggaran, di ruang paripurna DPRD Kota Semarang, Jumat (19/7/2024).

"Kegiatan jalan semua. Birokrasi tetap jalan semua. Tidak ada agenda yang ditunda," ucap Iswar.

Dia menyatakan, semua program yang sudah direncanakan dalam APBD harus berjalan. Pelayanan di pemkot juga tetap berjalan.

"Pemerintah sudah jelas, APBD keputusan politik, semua program harus jalan. Kita kan ada target. Kita lihat akhir tahun bagaimana, kinerja pemkot dinilai, berapa yang terserap, berapa belanja. Sudah tertata semua," jelasnya.

Terkait dipanggilnya sejumlah kepala OPD oleh KPK, Iswar mengaku, belum mendapat informasi terkait hal apa konfirmasi yang dilakukan oleh penyidik.

Sejak adanya penggeledahan oleh KPK, Iswar mengaku, belum ada arahan apapun dari wali kota. Bahkan, ia juga belum komunikasi dengan Mbak Ita.

"Belum (komunikasi dengan Mbak Ita. Saya baru pulang haji. Nanti kami sampaikan ke publik terkait perkembangannya," katanya. (eyf)