Demonstran Bangladesh Serbu dan Bakar Penjara, Para Tahanan Melarikan Diri

TRIBUNJATENG.COM, DHAKA - Para pengunjuk rasa mahasiswa di Distrik Narsingdi, Bangladesh tengah, dilaporkan telah menyerbu sebuah penjara pada Jumat (19/7/2024). 

Seorang perwira Polisi Bangladesh menyebut, para demonstran tersebut telah membebaskan ratusan narapidana sebelum kemudian membakar penjara.

“Para narapidana melarikan diri dari penjara dan para pengunjuk rasa membakar penjara,” kata petugas polisi yang berbicara tanpa menyebut nama tersebut kepada Kantor berita AFP.

Ia mengaku tidak mengetahui berapa napi yang berhasil "dibebaskan" para demonstran. Tapi, polisi tersebut yakin jumlahnya mencapai ratusan.

“Saya tidak tahu jumlah narapidana, namun jumlahnya mencapai ratusan," jelasnya. 

Seorang pejabat senior pemerintah di Distrik Narsingdi, Moushumi Sarker, mengonfirmasi pembobolan penjara tersebut kepada AFP. Tetapi, ia tak bisa memberikan rincian informasi lebih lanjut. 

Seorang warga Narsingdi yang tinggal di dekat penjara dan menyebutkan namanya sebagai Ripon mengaku, melihat setidaknya 20 orang keluar dari penjara dengan membawa barang-barang mereka di dalam tas. 

Sedikitnya 50 orang telah terbunuh di Bangladesh minggu ini setelah polisi meningkatkan tindakan keras terhadap protes mahasiswa yang menyerukan reformasi terhadap peraturan perekrutan pegawai negeri sipil (PNS).

Para demonstran protes terhadap pemerintah yang menerapkan kuota PNS hingga 30 persen untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh 1971. 

Para mahasiswa menilai, sistem kuota diskriminatif dan menguntungkan pendukung Partai Liga Awami yang menjadi "rumah" bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina Wazed. 

Mereka ingin sistem ini diganti berdasarkan prestasi. 

Dilansir dari The New York Times, sistem kuota diperkenalkan pada 1972 oleh pemimpin pejuang kemerdekaan Sheikh Mujibur Rahman. Saat itu, ribuan pejuang meninggal dalam perjuangan meraih kemerdekaan dari Pakistan. 

Sistem kuota memastikan keturunan veteran perang diurus negara. Sekarang, 56 persen pekerjaan pemerintah ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk anak-cucu pejuang kemerdekaan, perempuan, penyandang disabilitas, dan warga etnis minoritas. 

Pada 2018, sistem kuota tersebut pernah dihapuskan ketika muncul petisi di pengadilan tinggi Dhaka. Tetapi, Mahkamah Agung Bangladesh memberlakukan kembali kuota itu setelah digugat keluarga pejuang kemerdekaan pada Juni 2024. 

Sayangnya, keputusan tersebut memicu aksi protes dari para mahasiswa. Warga Bangladesh memilih bekerja dalam pemerintahan karena dianggap stabil dan menguntungkan.