Jawa Tengah Menuju Era Logistik Halal: Tantangan dan Peluang Menjelang Wajib Halal 2024

Retno Anggoro

Dosen Politeknik Maritim Negeri Indonesia Mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen FE Unissula Semarang

TRIBUNJATENG.COM - Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sedang memasuki era baru dalam industri halal. Pemberlakuan tersebut tercatat dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia mulai tahun 2024. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada barang jadi saja melainkan seluruh rantai pasok, termasuk logistik.

Halal logistik merupakan elemen penting dalam memastikan integritas produk halal dari produsen hingga konsumen. Artinya, penyimpanan, penanganan, dan pendistribusiannya harus berpegang pada prinsip syariah. Jika tidak memiliki sistem logistik halal yang baik, maka sertifikasi produk halal tidak ada artinya sama sekali karena ada risiko kontaminasi pada proses distribusi.

Jawa Tengah mempunyai posisi strategis sebagai pusat Indonesia. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar dan pusat industri, Jawa Tengah menawarkan salah satu potensi besar untuk menjadi pionir penerapan logistik halal.

Secara geografis, letaknya yang sangat strategis, dengan akses pelabuhan dan bandara internasional serta jaringan transportasi darat menjadikannya provinsi yang sangat cocok untuk dibangun sebagai hub logistik halal nasional. Namun transisi menuju era logistik halal ini tidak lepas dari tantangan. Infrasstruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan kesiapan regulasi sangat diperlukan. Jawa Tengah perlu mengambil langkah cepat dalam mengatasi perubahan ini dan tidak hanya melayani pasar domestik namun juga memanfaatkan peluang yang terbuka di pasar produk Halal global yang sedang berkembang.

Jawa tengah memiliki tentangan yang signifikan dalam proses implementasi halal 2024. Pertama, infrastruktur dan fasilitas yang ada perlu ditingkatkan agar memenuhi standar halal. Diantaranya gudang, kendaraan pengangkut, dan fasilitas bongkar muat yang harus tersertifikasi bebas kontaminasi non halal. Diperlukan investasi besar untuk mewujudkan hal ini.

Kedua, proses sertifikasi dan standardisasi menjadi penting. Seluruh rantai pasokan harus tersertifikasi halal; itu membutuhkan waktu dan juga tidak murah. Tantangan kedua adalah memastikan kepatuhan di setiap tahap logistik. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia yang masih terbatas. Dibutuhkan tenaga ahli yang menguasai prinsip syariah dan berkompeten dalam manajemen logistik modern.

Program pelatihan dan pendidikan yang intensif perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Keempat, adopsi teknologi, seperti sistem pelacakan dan blockchain, yang menjamin transparansi status kehalalan produk, masih sangat terbatas. Banyak pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang masih belum siap dengan investasi teknologi ini. Terakhir, UMKM menjadi rentan terhadap penerapan standar logistik halal. Hal ini memerlukan dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan pelaku industri besar untuk memfasilitasi proses transisi UMKM.

Keberhasilan penerapan logistik halal di Jawa Tengah memerlukan transformasi besar- besaran pada infrastruktur dan fasilitas yang ada saat ini. Gudang perlu didesain ulang untuk mencegah kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal. Sistem pendingin dan pengawet khusus harus dipasang untuk menjamin integritas produk halal. Armada pengangkutan harus dimodifikasi atau diganti dengan yang memenuhi standar halal, termasuk kompartemen terpisah untuk berbagai jenis produk. Pelabuhan laut dan bandara juga memerlukan area khusus untuk penanganan kargo halal. Inilah peningkatan yang memerlukan investasi besar dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Kolaborasi publik-swasta juga sangat diperlukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur halal ini. Satu hal lain yang menjadi masalah adalah proses sertifikasi halal untuk rantai pasok, yang kompleks. Audit ketat harus dilakukan pada setiap elemen dalam rantai logistik tersebut, mulai dari pemasok bahan baku hingga distributor akhir, agar dapat memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Ini melibatkan pemeriksaan bahan, proses, peralatan, dan bahkan keuangan untuk memastikan tidak ada pencampuran dengan dana non- halal.

Tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi standar di semua tingkat rantai pasokan, mengingat banyaknya pihak yang terlibat. Integritas sertifikasi perlu dijaga melalui pemantauan yang ketat dan berkesinambungan. Koordinasi yang erat antara lembaga sertifikasi halal, pemerintah, dan pelaku industri akan menjadi kunci untuk mengungkap kompleksitas dan dengan demikian membangun kepercayaan konsumen. Transisi menuju logistik halal membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dan manajemen logistik modern.

Program pelatihan yang intensif perlu dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di seluruh rantai pasok. Kurikulum harus mencakup aspek hukum Islam, standar halal internasional, serta teknologi terkini dalam manajemen logistik. Perguruan tinggi dan lembaga vokasi di Jawa Tengah perlu memperkenalkan program studi khusus manajemen rantai pasok halal. Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal dan industri diperlukan dalam merancang pelatihan yang relevan. Tantangan utama adalah memastikan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas yang mendukung logistik halal dan membangun sistem sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional.

Implementasi teknologi canggih menjadi kunci dalam menjamin transparansi dan efisiensi logistik halal. Oleh karena itu, sistem pelacakan berbasis IoT (Internet of Things) diperlukan untuk memantau kondisi produk secara real-time, memastikan tidak ada kontaminasi selama perjalanan. Teknologi blockchain menawarkan solusi untuk membuat catatan yang tidak dapat diubah tentang asal-usul dan perjalanan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun penerapan teknologi ini memerlukan investasi besar dan kesiapan infrastruktur digital. Tantangan utamanya terletak pada integrasi sistem di antara seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasokan. Standarisasi platform dan protokol pertukaran data diperlukan untuk mendukung interoperabilitas sistem di seluruh ekosistem logistik halal.

Bagi UMKM, terdapat tantangan yang signifikan dalam menyesuaikan diri dengan sistem logistik halal. Keterbatasan modal menjadi hambatan utama dalam meningkatkan fasilitas dan teknologi. Banyak UMKM juga kurang pengetahuan dan keahlian dalam penerapan standar halal. Usaha kecil bisa sangat terbebani oleh proses sertifikasi yang kompleks dan mahal. Dalam menghadapinya, diperlukan dukungan pemerintah melalui insentif keuangan seperti subsidi atau pinjaman lunak untuk meningkatkan fasilitas. Pendampingan dan pelatihan khusus untuk UMKM juga menjadi sangat krusial. Kolaborasi dengan perusahaan besar dalam skema kemitraan dapat membantu UMKM untuk mengakses teknologi dan pasar yang lebih luas. Kemudian, penyederhanaan proses sertifikasi untuk UMKM, tanpa mengurangi standar, juga perlu dipertimbangkan.