KPU Blora Gelar Raker, Bahas Sasaran Partisipasi Pemilih di Pilkada Blora 2024

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - KPU Kabupaten Blora menggelar rapat kerja dengan stakeholder pembahasan materi, bentuk, strategi, dan sasaran sosialisasi PIlkada Serentak Tahun 2024 di Garden Resto and Caffe Tunjungan Blora, Sabtu (27/7/2024).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kabag Prokompim Setda Kabupaten Blora Budiman dan Anggota KPU Kabupaten Blora periode 2018-2023 Moh Syaiful Amri.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Blora, Ahmad Solikin membuka kegiatan ini.

Baca juga: Anggaran Revitalisasi Alun-alun Blora Tembus Rp 1/2 Miliar, Ini Titik yang Dipoles

Baca juga: Angka Stunting di Blora Turun, Bupati Arief Rohman: Terimakasih Semuanya

Disampaikannya, sosialisasi tersebut salah satu outputnya adalah agar partisipasi pemilih di Pilkada Blora 2024, dapat meningkat dan tepat sasaran.

"Pada 2020 partisipasi pemilih mencapai 77,6 persen dan menunjukkan peningkatan di angka 83,5 persen pada Pemilu 2024," ucap Ahmad Solikin.

Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Blora, Ahmad Mustakim berharap, dengan raker ini mendapatkan masukan dari stakeholder yang hadir demi pelaksanaan Pilkada 2024 serta partisipasi pemilih di Kabupaten Blora lebih meningkat.

"Semoga berjalan aman, lancar, adil, dan jujur."

"Partisipasi pemilih di Pilkada Blora 2024 dapat meningkat," ungkapnya.

Kabag Protokol Prokompim Setda Kabupaten Blora, Budiman menyampaikan beberapa strategi dalam kehumasan.

Antara lain adalah pemberitaan informasi melalui berbagai media (sosial, cetak, maupun elektronik) untuk menyebarkan informasi-informasi penting terkait Pilkada 2024.

Baca juga: Turnamen Piala Bupati Blora Cup U15 Digelar, Muncul Talenta Muda dari Blora Penerus Pratama Arhan 

Baca juga: Membanggakan! Ini Daftar Prestasi Kabupaten Blora di Berbagai Lomba Peringatan Harganas ke-31

"Sangat diperlukan kerja sama agar apa yang sudah diinformasikan bisa langsung tersampaikan secara akurat dan tersebar luas ke masyarakat," kata Budiman.

Dikatakannya, beberapa tantangan kehumasan seperti hoaks dan disinformasi, partisipasi yang rendah maupun keterbatasan sumber daya, mungkin akan dihadapi di Pilkada ke depannya.

Budiman mengungkapkan, kerja sama serta kolaborasi dengan KPU, sinergitas bersama instansi terkait, seluruh stakeholder, TNI Polri, serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan diperlukan.

"Kami saling berkoordinasi informasi, menjalin sinergitas, kolaborasi, bekerja sama dengan seluruh stake holder," jelasnya.

Moh Syaiful Amri selaku narasumber menjelaskan, untuk suara tidak sah pada Pemilu 2019 sebanyak 26.238 surat suara.