RICUH, Pengosongan Paksa 7 Rumah Aset PT KAI di Semarang, Warga Sebut Tak Ada Putusan Pengadilan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kericuhan sempat terjadi dalam upaya PT KAI Daop IV Semarang mengosongkan tujuh rumah yang merupakan asetnya di Gergaji Kecamatan Semarang Selatan pada Selasa (30/7/2024).

Menurut warga, pengosongan itu tidak didasari hasil keputusan pengadilan alias dilakukan secara sepihak.

Namun di sisi lain, upaya pengosongan paksa itu terpaksa dilakukan PT KAI lantaran penghuninya acuh atas berbagai surat yang dikirimkan kepada mereka.

Baca juga: Video Warga Tak Terima PT KAI Kosongkan Rumah di Wilayah Gergaji Semarang Tanpa Putusan Pengadilan

Baca juga: PT KAI Daop 4 Semarang Klaim Asetnya Telah Masuk Aktiva Perusahaan

Pengosongan tujuh rumah perusahaan PT KAI di Gergaji Semarang Selatan, Kota Semarang diwarnai kericuhan. 

Saat pengosongan, pengacara warga sempat bersitegang dengan pihak PT KAI.

Kedua belah pihak sempat saling dorong.

Masing-masing merasa berhak atas rumah yang sempat ditempati oleh pensiunan pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

PT KAI pun mengerahkan puluhan petugas yang menumpang dua dump truk.

Beberapa warga tampak berteriak-teriak menolak digusur.

Manager Humas PT KAI Daop IV Semarang, Franoto Wibowo mengatakan, rumah tersebut merupakan aset PT KAI dan sah secara hukum.

Aset tersebut memiliki Sertifikat Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan yang tercatat dalam aktiva perusahaan.

"Rumah yang ditertibkan tersebut dulunya ditempati oleh para pensiunan pegawai PJKA atau yang sekarang menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan status sewa," jelasnya seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (30/7/2024).

Setelah para pensiunan meninggal, rumah tersebut terus ditempati oleh anak, cucu, menantu atau kerabat tanpa perikatan kontrak dengan PT KAI.

"PT KAI Daop IV Semarang telah beberapa kali melakukan upaya persuasif kepada para penghuni agar mau melakukan kontrak persewaan aset dengan KAI, namun mereka tidak memiliki itikad baik," ujar dia.

Selanjutnya pada 8 Juli 2024, PT KAI memberikan surat peringatan pertama hingga surat peringatan kedua pada 15 Juli 2024 untuk memberikan kesempatan kembali kepada para penghuni berkontrak, namun tidak ada respons.

Pada 22 Juli 2024 memberikan surat peringatan ketiga kepada para penghuni untuk mengosongkan bangunannya.

Baca juga: Warga Sebut PT KAI Daop 4 Semarang Tak Lampirkan Putusan Pengadilan Saat Mengosongkan Rumah

Baca juga: Tren Positif Angkutan Barang PT KAI Daop V Purwokerto, Semester I 2024 Naik 6,5 Persen

“KAI pada akhirnya mengambil langkah tegas kepada para penghuni untuk segera mengosongkan aset tersebut karena tidak adanya upaya maupun itikad baik dalam memperpanjang ikatan perjanjian sewa," terangnya.

PT KAI Daop 4 Semarang juga telah berkoordinasi dengan kewilayahan setempat sebelum melakukan penertiban itu.

Termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar.

Setelah dilakukan penertiban dan untuk menghindari penggunaan aset tersebut secara tidak bertanggungjawab, KAI melakukan pemagaran dan pemasangan plang di lokasi.

Aset tersebut akan digunakan untuk kepentingan perusahaan.

“PT KAI akan terus melakukan berbagai upaya dalam mengamankan aset-aset perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,"ujar Franoto Wibowo.

Sementara itu, penasihat hukum warga, Novel Abdul Bakrie mengatakan, PT KAI mengosongkan tujuh rumah di wilayah itu.

Menurutnya, sesuai ketentuan KAI menyebut proses pengosongan rumah dilakukan PT KAI tidak terdapat putusan pengadilan.

"Kalau seperti ini mau dikemanakan aset ini."

"Kalau tiba-tiba jadi pompa bensin tempat komersial kasihan pemilik atas hak ini," ujar dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengosongan 7 Rumah Milik PT KAI di Semarang Diwarnai Kericuhan"

Baca juga: KISAH Penangkapan Glempo Pengedar Sabu di Sukoharjo, Polisi Kejar Pelaku Hingga Jalan Pajang-Gatak

Baca juga: Pemkot Solo Banjir Aduan Pengunjung Taman Balekambang, Keluhkan Tarif Parkir Motor Rp5.000

Baca juga: Rumah Sakit di Jateng Diduga Klaim Fiktif Tagihan BPJS Kesehatan Rp29,4 M, KPK Serahkan ke APH

Baca juga: Video KBPP Polri Jateng Bentuk Desk Pilkada Bertekad Menangkan Komjen Pol Ahmad Luthfi di Pilgub