Pemkab Kendal Bantah Adanya Korupsi Pembangunan Pasar Weleri, Toni: Itu Kelebihan Bayar 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal membantah tudingan kasus korupsi pada pembangunan Pasar Weleri Kendal. 

Tudingan itu bermula ketika Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdakop) menggelar rapat bersama paguyuban pedagang pasar Weleri.

Pedagang menerima informasi pengembalian dana sejumlah Rp 540 juta dari proses lelang dari pemeriksaan BPK. 

Melalui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdakop) Kendal, Toni Ari Wibowo mengaku ada kesalahpahaman informasi yang diterima pedagang.

Baca juga: Tak Hanya Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Weleri, Demo Mahasiswa di Kendal Tuntut Hal Ini

Ia menegaskan, sejumlah dana yang dikembalikan merupakan kelebihan pembayaran.

"Temuan BPK itu pengembalian ya, bukan korupsi. Itu kelebihan pembayaran yang langsung dikembalikan sewaktu pemeriksaan BPK awal tahun ini," kata Toni ditemui seusai aksi demonstrasi aliansi mahasiswa Kendal di kampus Universitas Muhammadiyah Kendal Batang (UMKABA), Senin (12/8/2024). 

Ia menjelaskan, pengembalian kelebihan pembayaran sebuah proyek merupakan hal wajar. 

Sehingga, masyarakat tak perlu membesarkan ataupun memelintir informasi yang akhirnya justru menjadi kesalahpahaman.

"Semua kegiatan ada, pasti ada semua kelebihan pembayaran," tuturnya.

Ia juga menampik adanya pungutan liar di pasar Weleri semenjak pasar tersebut kembali dibangun setelah hangus terbakar.

"Tidak ada pungutan," ujarnya.

Toni berharap pedagang yang sudah mendapat undian los maupun kios di Pasar Weleri, agar segera menempati dan menghidupkan kembali ekonomi pasar. 

"Monggo silakan bisa masuk untuk tahap pertama ini. Untuk tahap kedua, perencanaan kita tahun 2025 sudah ada, tinggal nanti menunggu persetujuan dewan. Semoga segera terwujud," sambungnya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa Kendal dari berbagai kelompok elemen menggeruduk kantor pemerintahan Kendal.

Aksi dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus meminta kejelasan anggaran pembangunan pasar Weleri.

Mereka sebelumnya berkumpul dan menggelar aksi di kampus Universitas Muhammadiyah Kendal - Batang (UMKABA). 

Sekitar satu jam melakukan demonstrasi, sebagian mahasiswa aksi long march ke depan kantor pemerintahan Kendal.

Sementara, sebagian mahasiswa lain tetap melakukan aksi di kampus UMKABA. 

Mereka menuntut kejelasan terkait transparansi anggaran pembangunan Pasar Weleri. 

Mereka menduga terdapat dugaan penyelewengan dana pembangunan senilai Rp 540 juta.

Ketua advokasi pedagang Pasar Weleri, Abdul Wahid yang ikut aksi demonstrasi, mengatakan informasi penyelewengan didapat setelah adanya audiensi, bersama Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kendal beberapa waktu lalu.

Dari rapat itu, ditemukan kejanggalan yang selama ini menjadi keresahan masyarakat penghuni pasar Weleri. Hanya saja, dana tersebut sudah dikembalikan. 

"Pasar Weleri sudah selesai dibangun tapi sampai hari ini belum dibuka. Informasinya tanggal 15 Agustus akan diopersikan lagi,"

"Tapi sampai hari ini saya belum melihat tanda-tanda keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pasar kembali," kata Abdul Wahid di sela aksi, Senin (12/8/2024). 

Ia menambahkan, dugaan penyelewengan dana pembangunan pasar Weleri semakin kuat lantaran lelang vendor dimenangkan oleh PT Chimarder 777.

Padahal, PT yang berlokasi di Gunungpati Semarang tersebut diperiksa KPK, yang diduga erat terlibat kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Ini yang memperkuat dugaan-dugaan penyelewengan yang lainnya," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Naufal Abdul Afif meminta jajaran KPK mengusut pembangunan pasar Weleri. 

Baca juga: Demo Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Weleri Kendal, Aliansi Mahasiswa Terpecah Jadi 2 Kubu

Terlebih, dugaan penyelewengan dana pembangunan yang ia kaji bersama pedagang Weleri, juga menemukan indikasi pelanggaran.

"Kami segera mengirim permohonan kepada KPK, BPK, Ombudsman dan Polda Jateng untuk melakukan audit pasar Weleri,"

"Karen ini menyangkut PT Chimarder 777 yang ikut diperiksa KPK itu." tandasnya. (ags)