CEO Telegram Pavel Durov Ditangkap Setelah Mendarat di Prancis

TRIBUNJATENG.COM - Sabtu (24/8/2024) malam, pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, dikabarkan ditangkap oleh pihak berwenang Prancis.

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 20.00, setelah Durov mendarat di bandara Le Bourget, Prancis.

Durov ditangkap oleh agen-agen dari Air Transport Gendarmerie (GTA), Cyberspace Gendarmerie Command (COMCyberGEND), National Anti-Fraud Office (ONAF) dan kru dari Border Police (PAF).

Baca juga: Kapal Pesiar Tenggelam Dihantam Badai saat Pesta, Konglomerat "Bill Gates Inggris" Hilang

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang baik Prancis maupun Rusia (mengingat Durov memiliki dwi-kewarganegaraan), soal sebab penangkapan CEO layanan perpesanan instan tersebut.

Namun sejumlah media Prancis dan Rusia telah mendapatkan konfirmasi dari pihak yang terlibat dalam penangkapan Durov itu.

Mengapa CEO Telegram ditangkap?

Sebelumnya, Pavel Durov memang masuk dalam daftar pencarian orang oleh aparat Prancis, alias Fichier des Recherches de Personnes.

Pihak OFMIN (Office Français de la Modernisation et de l'Innovation Numérique), sebuah lembaga atau departemen pemerintah Prancis yang berfokus pada modernisasi layanan publik melalui inovasi digital, juga menerbitkan surat perintah pencarian atas nama Pavel Durov.

"Surat penangkapan ini berlaku jika, dan hanya jika, Pavel Durov berada di wilayah nasional (Prancis)," ujar salah seorang sumber kepada outlet media Prancis TF1.

Durov setelah tahu dirinya diburu di Prancis, menghindari bepergian ke negara-negara Eropa, dan memiliki bepergian ke negara-negara Emirat Arab, bekas Uni Soviet, dan Amerika Selatan.

Ia jarang bepergian ke Eropa dan menghindari negara-negara di mana Telegram diawasi.

Entah mengapa pada Sabtu malam itu ia mendarat di Prancis.

“Ada yang salah. Kami tidak tahu apakah penerbangan ini hanya singgah (transit)? Bagaimanapun juga, dia (benar) ditahan!” kata seorang sumber yang dekat dengan penyelidikan kepada TF1, dikutip KompasTekno, Minggu (25/8/2024).

Diberitakan lebih lanjut, pemerintah Prancis menganggap Durov tidak mau bekerja sama dengan penegak hukum.

Sebab, platform berkirim pesan itu dianggap memiliki moderasi yang kurang.