BI Prediksi Ekonomi RI Bisa Tumbuh hingga 5,6 Persen pada 2025, Tapi Tergantung Prabowo

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,8-5,6 persen pada 2025. Angka maksimal yang dipatok itu lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 5,2 persen, atau sama dengan target pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya mengatakan, BI masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2024 berada pada kisaran 4,7-5,5 persen, sementara pada 2025 ada sedikit peningkatan menjadi 4,8-5,6 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap baik dan masih bisa terus didorong,” katanya, dalam Taklimat Media Bank Indonesia, Selasa (24/9).

Menurut dia, inflasi Amerika Serikat (AS) diperkirakan semakin mendekati sasaran inflasi jangka menengah sebesar 2 persen di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran.

Dia menambahkan, prospek inflasi AS yang lebih rendah itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan melambat pada kuartal III/2024.

Di sisi lain, pengangguran AS juga lebih tinggi pada Agustus 2024, sehingga mendorong potensi penurunan kembali Fed Fund Rate (FFR) lebih besar dan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. “Diperkirakan tiga kali pada 2024 dan empat kali pada 2025,” ujarnya.

Selain itu, Juli menuturkan, yield UST (US Treasury) juga terus menurun dengan spread antara yield UST 10 tahun dan yield UST 2 tahun yang mulai positif.

Penurunan itu akan mendorong peningkatan aliran modal ke negara-negara berkembang, diiringi kenaikan komposisi penempatan aliran modal masuk ke aset jangka panjang seperti obligasi.

“Kondisi ini dapat membuat aliran modal asing di Indonesia meningkat, dan nilai tukar rupiah menguat di kisaran Rp 15.120-Rp 15.200 per dolar AS,” jelasnya.

Juli menyatakan, alasan BI rate telah diturunkan yaitu sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. BI Rate telah diturunkan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6 persen seiring dengan penurunan FFR.

BI juga memiliki program kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan. Sebelumnya, kebijakan moneter ini pro-stability, namun dengan diturunkannya BI rate di bulan ini, kebijakan moneter ditujukan untuk mendorong pertumbuhan maupun juga menjaga stabilitas.

“Harapannya ini akan mendorong kredit lebih lanjut, termasuk bagaimana dari BI rate ini nanti akan diikuti penurunan suku bunga di pasar keuangan, kemudian juga di perbankan, sehingga akhirnya ini akan mendorong pembelian kredit, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.
Melebihi target

Adapun, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan bisa melebihi target yang dipatok pemerintah. Namun,arah perekonomian ke depan akan bergantung dengan kinerja kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto periode 2025-2029.

“Di APBN 2025 target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Saya rasa apakah dengan growth yang baru bisa ditingkatkan seberapanya? Marilah kita menunggu sampai kabinet terbentuk, dan biarlah mereka bekerja,” katanya, dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2024, Rabu (25/9).

Diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memiliki target pertumbuhan ekonomi yang ambisius yakni mencapai 8 persen dalam masa pemerintahannya.

Thomas menyatakan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu tak serta merta bisa dicapai pada tahun depan, mengingat masih adanya potensi fragmentasi global.

Ia menyebut, pemerintahan mendatang berharap pertumbuhan ekonomi 8 persen dicapai dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan baru menjabat.

“Ekonomi justru mengamini punya potensi ke 8 persen, jadi optimisme jelas tertanam dalam pemikiran beliau (Prabowo-Red). Cuma optimisme dengan suatu pemahaman keadaan global fragmentasinya kita harus waspada, jadi kembali ke APBN 2025 menunjukkan itu,” jelasnya.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Thomas mengungkapkan, pemerintahan baru nantinya akan mendorong sektor-sektor baru yang bisa mendongkrak perekonomian. Misalnya, mendorong ketahanan pangan, transisi energi, digitalisasi, dan lain-lain.

Selain itu, dia menambahkan, pemerintahan baru juga sudah mendesain program-program unggulan yang sifatnya akan berdampak dalam jangka panjang, seperti program makan bergizi gratis, atau investasi jangka panjang pada sumber daya manusia (SDM).

Akan tetapi, Thomas mengatakan, Presiden terpilih Prabowo menyadari untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cemerlang dibutuhkan proses panjang namun juga penuh kewaspadaan, seperti menjaga defisit APBN di level yang aman agar bisa menjadi penyangga di saat perekonomian global dan domestik sedang memburuk.

“APBN 2025 sangat melihat itu, makanya dijaga dalam defisit tertentu (2,53 persen dari PDB-Red). Kalau kami terlalu over, kami juga enggak bisa. Menurut saya ada keduanya, antara optimisme iya, tapi juga pengertian bahwa kita harus waspada. Dan APBN 2025 menunjukkan prinsip tersebut,” tandasnya. (Kontan/Shifa Nur Fadila/Siti Masitoh/tribun jateng cetak)