“Solusi Nelayan: Mengurai Paradoks si Miskin di Negara Maritim”

“8 dari 10 nelayan kecil dan tradisional belum pernah mengakses BBM bersubsidi. Lebih dari 83 persen membeli BBM dari penjual eceran dengan harga lebih mahal.” (hlm. 34)

Saking pentingnya persoalan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan, buku ini sampai memberi penekanan khusus pada kutipan pernyataan Riza Damanik, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM sekaligus Ketua Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai berikut.

“Beragam kepentingan nasional berada di balik pertaruhan ketepatan pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan, mulai dari membuka lapangan pekerjaan, menekan angka kemiskinan, hingga puncaknya adalah melunasi tugas negara untuk mencukupi kebutuhan pangan perikanan berkualitas bagi tiap-tiap anak bangsa.” (hlm. 35)

Terkait penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan, Pemerintah sebetulnya sudah melakukan perbaikan di tingkat hulu, mulai dari proses pendataan hingga penetapan alokasi. Namun, masih banyak persoalan di tingkat hilir yang belum terselesaikan, di antaranya keterbatasan infrastruktur pengisian BBM di kampung-kampung nelayan hingga minimnya literasi nelayan-nelayan kecil.

Program “Solusi Nelayan” Diharap Selamatkan Para Penangkap Ikan dari Jeratan Kemiskinan

Buku ini secara terperinci menjabarkan program “Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan” yang dihadirkan pemerintah dalam rangka menjawab persoalan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan. Program ini diinisiasi oleh KemenkopUKM yang bekerjasama dengan Kementerian BUMN dan Pertamina.

Solusi Nelayan merupakan program yang bertujuan menyediakan BBM bersubsidi bagi nelayan melalui koperasi yang mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Dalam hal ini, KemenkopUMKM berperan sebagai fasilitator antara koperasi nelayan dan Pertamina demi mewujudkan rantai pasok BBM bersubsidi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Para nelayan didorong bergabung dalam wadah koperasi perikanan yang akan berperan sebagai penyalur BBM bersubsidi bagi para anggotanya. Melalui koperasi, mekanisme penyaluran BBM bersubsidi ialah closed loop system. Artinya, hanya anggota koperasi terdaftar yang bisa mendapat BBM bersubsidi lewat prosedur teknis tertentu. Hal ini bisa mencegah salah sasaran dalam distribusi BBM bersubsidi khusus nelayan.

Lebih lanjut, koperasi-koperasi perikanan juga didorong untuk mendirikan SPBUN sendiri lewat prosedur teknis yang dijelaskan dalam buku ini. Jika seluruh kampung nelayan memiliki SPBUN sendiri, biaya operasional nelayan bisa ditekan, sehingga pendapatan mereka otomatis meningkat.

Baca juga: Limbah Pabrik Diduga Cemari Sungai Juwana Pati, Ini Temuan Jampisawan

Cita-Cita Korporatisasi Nelayan

Buku ini menguraikan cita-cita besar akan terwujudnya “korporatisasi nelayan” yang dimulai dari koperasi-koperasi perikanan yang menjalankan program Solusi Nelayan. Bermula dari pendirian SPBUN untuk memastikan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi bagi para anggotanya, koperasi-koperasi ini diharapkan bisa mengembangkan sayap dengan mendirikan unit-unit usaha lain. Sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan anggotanya.

Hal ini sebagaimana ungkapan Staf Khusus MenkopUKM, Riza Damanik, yang dikutip dalam buku ini.

“Bisnis BBM bersubsidi itu hanya ‘gula-gula’ saja bagi koperasi nelayan, bukan esensi program. Harapan besarnya, koperasi itu bisa upgrade (naik kelas) menjadi korporatisasi” (hlm. 76-77)

Buku ini juga menghadirkan contoh sukses koperasi nelayan yang berhasil naik kelas dalam rangka korporatisasi. Salah satunya adalah KUD Mino Saroyo Cilacap. Koperasi yang jadi percontohan program Solusi Nelayan ini sukses mengembangkan berbagai unit usaha selain SPBUN, di antaranya pelelangan ikan, jasa isi ulang air, produksi aneka kerupuk ikan dan dompet berbahan sisik ikan, bahkan hingga cold storage.

Kelemahan, Keunggulan, Kesimpulan