Klarifikasi Calon Bupati Purbalingga Terkait Viral Kontroversi Pernyataan Coret Penerima Bansos

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Sebuah video viral calon Bupati petahana Kabupaten Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi soal bantuan sosial (bansos) memicu respon publik. 

Pernyataan menjadi sorotan dan dianggap kontroversial terkait bantuan sosial. 

Pasalnya, apa yang disampaikan seolah-olah mengisyaratkan penerima bantuan yang berpihak ke lawan politiknya akan dihapus dari daftar penerima. 

Baca juga: Bus Angkutan Umum di Terminal Bobotsari Purbalingga Jalani Pemeriksaan Laik Jalan

Baca juga: KPU Jateng Gelar Rapat Kerja di Purbalingga, Handi Tri Ujiono Ingatkan Pentingnya Memahami Regulasi

Video tersebut beredar di sejumlah akun media sosial dan mendapatkan tanggapan, karena terkesan Tiwi akan mencoret penerima bansos apabila mendukung lawan politiknya.

Video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut diposting di akun media sosial Lambe Turah dan mendapatkan ribuan komentar dan puluhan ribu like. 

Tiwi mengatakan, video tersebut memang menimbulkan kontroversi dan perbedaan pemahaman.

"Pernyataan itu saya sampaikan saat acara dengan relawan." 

"Ada pertanyaan dari seorang yang hadir bagaimana jika ada orang yang mampu tapi menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH)." 

"Saya jawab langsung bahwa akan dicoret," katanya kepada Tribunjateng.com saat ditemui di Rumah Pemenangan Tiwi-Hendra, Jumat (18/10/2024). 

Ditegaskan dia, sebenarnya Tiwi tidak menanggapi masalah dukungan ke mana, namun menanggapi penerima PKH tapi merupakan warga mampu akan dicoret. 

Karena PKH diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak mampu. 

"Selama ini Pemkab Purbalingga selalu berupaya memberikan bansos tepat sasaran." 

"Jadi kalau ada penerima bansos yang tidak tepat sasaran tentu akan dicoret." 

"Ini terus menjadi bahan evaluasi kami di Pemkab Purbalingga," imbuhnya. 

Tiwi mengklarifikas video tersebut ditampilkan tidak lengkap, sehingga pernyataannya menimbulkan kontroversi dan perbedaan pemahaman.

Ditegaskan dia, pihaknya memberikan bansos kepada warga yang tidak mampu. 

Baca juga: Hari Pertama Operasi Zebra Candi 2024 di Purbalingga Sasar Pengguna Knalpot Brong

Baca juga: Kapolres Purbalingga Cek Gudang Logistik KPU untuk Pastikan Keamanan Jelang Pilkada 2024

"Apabila ada warga mampu yang menerima bansos makanya akan dicoret," tambahnya.

Tiwi juga mengajak masyarakat ikut mengecek dan melaporkan apabila ada penerima bansos yang tidak sesuai ketentuan. 

Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Purbalingga agar penyaluran bansos tepat sasaran. 

Tiwi memaparkan bahwa secara umum penyaluran bansos di wilayahnya sudah baik. 

Hal itu dibuktikan dengan persentase penduduk miskin dan persentase penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan di 2024.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga menyebutkan tingkat kemiskinan adalah sebesar 14.18 persen atau turun 0,81 persen dibandingkan capaian tingkat kemiskinan pada 2023 sebesar 14,99 persen.

"Persentase penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga pada 2024 yang mencapai 0,81 persen merupakan merupakan yang terbaik atau tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten-kota di Jawa Tengah."

"Salah satunya karena program Bansos yang tepat sasaran," imbuhnya. (*)

Baca juga: Tips Obati Sakit Kepala dari Resep dr. Zaidul Akbar: Air Madu Dicampur Garam

Baca juga: Terungkap, Ini Maksud Video 6 Menit 40 Detik Zahra Seafood Bakaran, Masih Bikin Kepo Warganet

Baca juga: Pembunuhan di Kos Peterongan: Perempuan Tewas dengan Luka Tusuk, Pelaku Kabur dalam 6 Menit

Baca juga: Video Ciptakan Kenyamanan, Disdag Kota Semarang Bersih-Bersih Pasar Tradisional