Sejumlah Menteri Belum Punya Kantor, Pengamat Perkirakan Anggaraan Membengkak Tembus Rp 777 Miliar

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, telah mengumumkan dan melantik total sebanyak 48 menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri.

Presiden Prabowo menyebut Kabinet ini adalah Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung tanggal 20-21 Oktober 2024 di di Istana Negara, Jakarta.

Lima pejabat setingkat menteri yaitu Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Kepala Staf Kepresidenan M Putranto, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam susunan menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian koordinator, lalu memecah beberapa kementerian sehingga kabinetnya dianggap sebagai "kabinet gemuk".

Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto memiliki banyak nomenklatur baru. Diantaranya yakni empat Kementerian Koordinator (Kemenko) mulai dari Kemenko Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Kemenko Bidang Pangan.

Selain itu ada juga Kementerian Kementerian yang dipecah dari Kementerian pada Kabinet Indonesia Maju (KIM). Banyaknya Kementerian baru tersebut membuat kantor Kementerian harus bertambah.

Cari Kantor

Sejumlah Menteri bahkan masih bingung akan berkantor dimana. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku masih belum mengetahui akan berkantor dimana.

"Nah itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru. Tidak hanya kemenko ini tapi ada kemenko lainnya karena benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana," kata AHY di Istana, Senin(21/10).

Begitu juga Menko Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengaku belum tahu dimana akan berkantor. "Belum tahu. Ya nanti siapa mau kasih lah," kata Zulhas.

Sementara itu Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahenda mengaku akan berkantor di gedung Kementerian Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan di Jalan Rasuna Said, Jakarta. "Iya nanti berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril.

Cak Imin Nebeng

Kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku dia akan nebeng berkantor di gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin oleh Pratikno.

"Iya jadi satu ini. Ya pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi maupun individu," kata Cak Imin.

Anggaran Membengkak