Sejumlah Menteri Belum Punya Kantor, Pengamat Perkirakan Anggaraan Membengkak Tembus Rp 777 Miliar

Peneliti Celios, Hanif Imaduddin, menyatakan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri pada era Jokowi diperkirakan mencapai Rp 387,6 miliar per tahun.

Dengan penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo, anggaran tersebut diprediksi meningkat menjadi Rp 777 miliar.

"Kerugian negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pemborosan fiskal, tetapi juga memperlebar angka ketimpangan," ungkap Hanif.

Hanif juga menyoroti bahwa meskipun gaji menteri relatif kecil, posisi ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti peningkatan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri. "Ini dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tambahnya.

Prabowo berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Namun, Hanif mencatat bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, yang memiliki populasi sekitar 346 juta, hanya memiliki 15 kementerian.

China, dengan populasi lebih dari 1,4 miliar, memiliki 21 kementerian. "Banyaknya jumlah menteri bukanlah cara untuk meningkatkan efisiensi," tegas Hanif.

Kepentingan Politik

Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa jabatan strategis di pemerintahan, termasuk menteri, cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik, bukan meritokrasi.

"Proses rekrutmen CPNS kini sangat ketat, tetapi jabatan menteri tidak mengikuti prinsip yang sama," kata Media.

Media menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk meminimalisasi pemborosan.

"Sinergi kuat antar lembaga seperti BPK, KPK, dan MA adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien," tambahnya.

Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, mendukung keputusan Prabowo untuk mengakomodasi berbagai pihak dalam kabinetnya. "Kabinet ini berusaha mengakomodasi semua, yang penting adalah koordinasi dan kolaborasi yang baik," ungkap Bima.

Bima yang juga merupakan calon menteri, menekankan pentingnya penyamaan frekuensi di antara para pembantu presiden agar semua pihak dapat bekerja menuju target yang sama. Dengan rencana pengangkatan jumlah menteri yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal efisiensi anggaran dan meritokrasi dalam pemerintahan.

Kalau menilik sejarah berdasarkan data yang terangkum di Sekretariat Kabinet, Kabinet Merah Putih adalah yang paling gemuk sepanjang era Orde Baru hingga Reformasi. Ini adalah buah dari revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada September lalu sehingga memungkinkan jumlah kementerian menjadi tak terbatas. (Tribun Network/fik/ktn/wly/bbc)

Baca juga: Turun Lagi! Daftar Harga BBM Hari Ini Selasa 22 Oktober 2024, Mulai Pertamax hingga Dexlite

Baca juga: Jaksa Ungkap Bukti Transfer Rp 3,1 Miliar Masuk ke Rekening Sandra Dewi, Sering Diberi Iphone

Baca juga: Mantan Menko Marves Luhut akan Nasihati Presiden setelah Dilantik Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Baca juga: Indonesia vs Bahrain di Jakarta, Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Digelar di Indonesia