Kades Bantal Semarang Disanksi, Motor Dinas Dikandangkan, Efek Langgar Netralitas Pilkada 2024

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Suparman, Kades Bantal, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang dinyatakan terbukti telah melakukan pelanggaran netralitas dalam Pilkada 2024.

Akibatnya, dia pun memperoleh sanksi administrasi, termasuk juga penarikan motor dinas yang kesehariannya digunakan untuk beraktivitas sebagai seorang Kepala Desa.

Pemkab Semarang berharap, melalui sanksi tersebut, akan menjadi bahan pelajaran bagi para Kades lainnya terkait netralitas ASN di Pilkada 2024.

Baca juga: Mbak Ita Sambut Kedatangan 1,29 juta Surat Suara yang Tiba di Semarang

Baca juga: Bawaslu Kota Semarang Segera Umumkan Calon Pengawas TPS Pilkada 2024

Kepala Desa Bantal, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Suparman dijatuhi sanksi karena melanggar netralitas dalam tahapan Pilkada 2024.

Suparman melakukan pelanggaran dalam kampanye calon Gubernur Jawa Tengah di Kota Salatiga menggunakan motor dinas.

Sanksi tersebut ditetapkan setelah Forkompinda Kabupaten Semarang menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati Semarang pada Kamis (24/10/2024).

Dalam rapat yang dipimpin Plt Bupati Semarang, Basari, Suparman dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan oleh Camat Bancak.

Ini sesuai Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Dispermades Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo menjelaskan, Suparman melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

"Pasal 29 huruf i memuat larangan Kepala Desa untuk ikut kampanye pemilu dan atau pilkada," tegasnya seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis (24/10/2024).

Budi menambahkan bahwa Pasal 30 menyebutkan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis jika terjadi pelanggaran.

"Teguran secara lisan sudah dilakukan oleh Camat Bancak pada 2 Oktober 2024," ujarnya.

Plt Bupati Semarang, Basari juga memerintahkan Camat Bancak untuk berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang agar menerbitkan surat berisi sanksi administratif tersebut.

"Sesuai peraturan, sanksi itu harus dituangkan dalam surat tertulis."

"Piye carane (bagaimana caranya) sanksi ini menimbulkan efek jera," ungkap Basari.

Camat Bancak, Sugeng menyatakan bahwa saat ini sepeda motor dinas Kades Bantal telah dikandangkan di Kantor Kecamatan Bancak.

"Sesuai hasil rapat, kami akan menyerahkan kembali kendaraan tersebut ke Bagian Aset BKUD Kabupaten Semarang sampai selesai masa kampanye," ujarnya.

Baca juga: GIIAS Semarang 2024 Tampilkan Lebih dari 40 Merek Otomotif

Baca juga: BREAKING NEWS, PT Sritex Dinyatakan Pailit, Hasil Putusan Sidang di Semarang

Dugaan Pelanggaran Kampanye Kades Bantal

Sebelumnya, Bawaslu Kota Salatiga melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran dalam kampanye calon Gubernur Jawa Tengah.

Dugaan pelanggaran tersebut mencakup penggunaan kendaraan dinas untuk berkampanye.

Kejadian ini bermula dari postingan akun Handrianus HR di Grup Facebook Jaringan Salatiga Liberal (JSL).

Dalam foto unggahan tersebut, terlihat dua orang mengendarai motor Yamaha NMax dengan pelat merah H 6280 XV tanpa mengenakan helm.

Pembonceng tampak mengenakan kaus bertuliskan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Ketua Bawaslu Kota Salatiga, Dayusman Yunus mengonfirmasi bahwa dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada Minggu (29/9/2024). (*)

Baca juga: Uji Beban Jalur KA Simpang Joglo Solo Gunakan 8 Rangkaian Lokomotif, Begini Hasilnya

Baca juga: Kondisi PT Sritex Pasca Dinyatakan Pailit: Aktivitas Produksi Masih Berlangsung