Hasil Rakor PPKS Dinsos, Kapasitas Rumpelsos Harus Ditingkatkan

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Masih banyaknya orang terlantar mengharuskan Dinas Sosial P2PA untuk bekerja keras melakukan penanganan terhadap mereka.

Untuk itulah diperlukan tim atau satgas khusus yang menangani PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

PPKS ini sendiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Baca juga: Dua Penderita Disabilitas Mentak Dirujuk Dinsos Demak ke Panti Provinsi Jateng

Mengatasi masalah tersebut Dinsos P2PA Demak melalui perwakilan Rehabsos mengikuti rapat koordinasi penanganan PPKS (Orang Terlantar) di Provinsi Jawa Tengah.

Agus Herawan selaku Plt Dinsos P2PA Demak menjelaskan bahwa narasumber adalah Kabid Rehabsos selaku Plt. Sekertaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Ka.Subag Proggram Dinsos Provinsi Jawa Tengah Budi, dan ketua paguyuban panti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Eko yang juga Ketua Panti Margo Widodo.

“Hasil rakor disepakati bahwa dalam penanganan masalah sosial yang sangat kompleks terutama orang terlantar dan ODGJ terlantar, diminta setiap Dinas Sosial Kota/ Kabupaten harus memprioritaskan memiliki Rumpelsos. Selanjutnya untuk yang sudah memiliki  Rumpelsos diharapkan  bisa meningkatkan kapasitas daya tampungnya,” jelas Agus.

Selanjutnya untuk penanganan orang terlantar dan ODGJ terlantar yang dalam kondisi sakit, Dinsos Kota/Kabupaten dapat mengangkat issu Rumah sakit rasa panti, dimana diharapkan RS mau untuk merawat OT dan ODGJ yang dalam kondisi sakit sampai sembuh.

Baca juga: Pengembalian Penerima Manfaat oleh Dinsos Demak Terkendala Pihak Keluarga

Hal ini di karenakan keterbatasan SDM di panti Sosial atau Rumah Singgah, agar tidak terjadi Mal Praktek oleh petugas panti.

“Terakhir diharapkan untuk pengisian data OT dari luar Provinsi Jateng agar dapat dilakukan fasilitasi pemulangan atau penjemputan oleh Dinsos Provinsi,” pungkasnya. (adv)