Kades Kasegeran Banyumas Jalani Pemeriksaan Bawaslu Soal Dugaan Netralitas dalam Pilkada 2024

Dalam kode etik sendiri untuk jajaran Bawaslu dan badan ad hocnya, bisa menangani.

Kemudian badan ad hoc KPU, nanti rekomendasi dari Bawaslu, untuk disampaikan kepada KPU agar dilaksanakan.

"Ada juga administrasi, itu full murni bisa kita tangani tanpa melibatkan Gakumdu termasuk kode etik juga tanpa melibatkan Gakumdu.

Akan tetapi kalau ada dugaan pidana pemilihan hal itu wajib hukumnya setelah diregristrasi 1x 24 jam, maka dilakukan pembahasan pertama dengan Gakumdu.

Termasuk yang perkara ini, setelah diregister, 1x 24 jamnya sudah dibahas oleh Gakumdu," jelasnya.

Karena ada dugaan pidana pemilihan sebagaimana yang dilaporkan dan terpenuhi syarat formil materilnya.

Syarat formil itu diantaranya adalah pelapor dan terlapor.

Kemudian batas waktu diketahui atau ditemukan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan pemilihan.

Ia menjelaskan syarat materil uraian kejadian, saksi, dan bukti-bukti sudah terpenuhi semua maka kemudian dilakukan pleno.

Dalam rapat pleno itu kemudian dari kajian awal memang unsur dugaan ada 2.

"Satu undang-undang lainnya, berarti masuk di undang-undang desa, undang-undang perubahan dari ketiga itu, kemudian undang-undang pemilihan.

Langkahnya apabila ada dugaan pidananya maka dilakukan klarifikasi semua pihak, baik pelapor, terlapor, saksi-saksi.

Setelah itu dilakukan, maka akan dilakukan kajian hukum dari bawaslu," ujar Yon Daryono.

Pihaknya menyampaikan kajian hukumnya nanti itulah yang memunculkan kesimpulan dan rekomendasi.

Karena memunculkan kesimpulan dan rekomendasi, maka ada pembahasan kedua bersama jaksa dan penyidik polri.