Pendapatan Daerah pada RAPBD Kota Semarang 2025 Diproyeksikan Rp5,52 Triliun, Ini Kata Mbak Ita

Terkait persoalan nilai jual objek pajak (NJOP), Ita memastikan, tidak ada kenaikan PBB meski ada kenaikan NJOP pada 2024.

Menurutnya, kenaikan NJOP ini sudah berdasarkan kajian dan arahan dari KPK. 

"Pajak asli daerah ada masalah, dimana ada kenaikan NJOP."

"Sudah ada kajian, arahan dari KPK."

"Ada hitungan dan kajian."

"Kalaupun NJOP 2024 naik tapi PBB tetap," sebutnya.

Adapun rencana total belanja daerah Kota Semarang pada 2025 diproyeksikan Rp5,57 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp4,42 triliun, belanja modal Rp1,07 triliun, dan belanja tidak terduga Rp76,5 miliar. 

Baca juga: Kenaikan PPN Diprediksi Turunkan Daya Beli, Ini Permintaan Dewan ke Pengelolaan APBD Kota Semarang

Baca juga: Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Dewan Minta Pengelolaan APBD Kota Semarang 2025 Harus Pro Rakyat

Catatan DPRD Kota Semarang

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani mengapresiasi peningkatan PAD setiap tahun. 

Namun, Fraksi PKS menyoroti belanja pada sektor kesehatan, terutama dengan alokasi restribusi pelayanan kesehatan Rp429.905.274.561.

"Kami meminta agar layanan kesehatan lebih ditingkatkan dengan memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu," paparnya, saat menyampaikan pandangan umum fraksi. 

Berdasarkan masukan dari warga, lanjut dia, pihaknya mencatat adanya kenaikan yang cukup tinggi dalam NJOP yang berdampak langsung pada beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun.

"Kami meminta Pemerintah Kota untuk melakukan koreksi penilaian NJOP agar dapat mengurangi beban masyarakat," pintanya. 

Sementara, Fraksi PKB menyoroti soal pendapatan retribusi.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, Syaiful Bahri mengatakan, perlunya optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor nonpajak.