PDIP Kabupaten Semarang Anggap Putusan MK Soal Netralitas Pejabat sebagai Angin Segar Demokrasi

Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDIP Kabupaten Semarang, Erni Andriani menambahkan bahwa pihaknya siap menerima aduan dan menangani pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang terjadi di lapangan.

“Termasuk yang dilakukan oknum pejabat daerah, TNI, Polri, kepala desa, maupun lurah. Semua (bisa) kena pidana apa bila ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilkada ini,” kata Erni.

Meskipun demikian, dia mengaku bahwa belum ada laporan resmi pihaknya terima.

Upaya lainnya, lanjut Erni, akan melakukan audiensi dengan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan putusan MK menjadi acuan dalam menindak pelanggaran. (*)