Permintaan Sederhana Keluarga Gamma Siswa SMK Semarang Ditembak Mati Polisi: Pulihkan Nama Baik

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin (38) melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas perbuatannya menembak tiga pelajar SMKN 4 Semarang, GRO (17) atau Gamma, SA dan AD.

Hal itu disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) selepas melakukan pemantauan lapangan dan meminta keterangan sejumlah pihak atas peristiwa penembakan tersebut.

"Tindakan RZ (Robig Zaenudin) telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Koordinator Subkomisi Pemantauan, Uli Parulian Sihombing dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2024).

Uli merinci, pelanggaran HAM yang dimaksud yakni pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing).

Adapun unsur-unsur extra judicial killing yakni adanya pembunuhan dan penembakan yang dilakukan Robig yang mengakibatkan hilangnya nyawa GRO, dan luka-luka yang dialami S dan A.

Baca juga: Polisi Sebut Peluru Masih di Usus Gamma karena Keluarga Tolak Autopsi, Keluarga Ungkap Fakta Ini

Penembakan ini dilakukan di depan minimart Candi Penataran Kota Semarang Kota, 24 November 2024, sekitar pukul 00.19 WIB.

Pembunuhan dilakukan oleh aparat negara karena Robig tercatat sebagai anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, dan aparat penegak hukum.

Tidak Terancam

Selain itu, tidak dalam pembelaan diri (self-defense), Robig juga tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban tersebut.

"Tidak dalam menjalankan perintah undang-undang, RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut," bebernya.

Uli melanjutkan, tiga korban yaitu GRO, S, dan A statusnya adalah anak dengan usia di bawah 18 tahun.

Sedangkan RZ sebagai anggota Polri.

Menurutnya, seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak. 

"Kemudian RZ menghilangkan hak hidup dari korban GRO," katanya.
Beberapa Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut, Kata Uli, Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada RZ.

Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk assessment psikologi secara berkala.

Memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya untuk polisi tingkat Bintara.

"Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, termasuk pemulihan bagi keluarga korban atas peristiwa tersebut," bebernya. Tribun telah berupaya mengkonfirmasi ke Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada respon.

Sidang Etik Ditunda

Keluarga Gamma atau GRO (17) mempertanyakan keseriusan polisi dalam memproses Aipda Robig Zaenudin (38) secara etik kepolisian.

Hampir dua pekan kasus ini berjalan, kasus etik Aipda Robig jalan di tempat.

Alhasil, Robig tak kunjung dipecat dari kepolisian dan statusnya tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.

"Rencananya sidang etik dilakukan hari ini. Namun dibatalkan, informasinya diundur," kata Juru Bicara Keluarga Gamma, Subambang, Jumat (6/11/2024).

Bambang menyebut, mendapatkan informasi tersebut dari kepolisian

Dia mengaku, keluarga sangat menunggu sidang etik sebagai acuan langkah hukum selanjutnya.

"Dari keluarga mintanya sederhana saja, proses sesuai hukum yang berlaku, jatuhi sanksi kode etik yang terberat, kemudian hukum pidananya on the track," bebernya.

Pihaknya berharap, sidang etik Aipda Robig segera dilakukan.

Di samping itu, Aipda Robig dalam kasus pidananya harus segera ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami menuntut pula pemulihan nama baik almarhum,"

Sementara, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Tengah mengatakan, sidang etik Aipda RZ masih melengkapi berkas sidang kode etik.

"Pelengkapan berkas agar maksimal pembuktiannya dan memudahkan proses sidangnya," katanya. (iwn)