Lakukan Reses, Dewan Sebut 80 Persen Aspirasi Masyarakat Berupa Pembangunan Infrastruktur

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang telah melakukan reses masa persidangan 1 tahun 2024 - 2024.

Dengan reses ini, dewan berupaya menggali aspirasi masyarakat.

Dari hasil reses yang dilakukan, aspirasi masyarakat mayoritas masih seputar pembangunan infrastruktur. 

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani mengatakan, sekitar 80 persen aspirasi masih terkait pembangunan infrastruktur, antara lain peninggian jalan, pavingisasi, normalisasi saluran air, dan sebagainya, sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat di masing-masing wilayah. 

Baca juga: Anggota DPRD Jepara Gus Haiz Dapat Aduan Jalan Rusak Ketika Reses

"Selama ini, sekitar 80 persen aspirasi terkait pembangunan infrastruktur. Paling banyak infrastruktur, bagaimana pembangunan di wilayah bagus," ucapnya.

Sesuai tata tertib, lanjut Ali, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dewan akan masuk program pokok pikiran (pokir) dewan. Nanti, aspirasi masyarakat dimasukan ke E-Pokir untuk masuk menjadi pokir untuk aspirasi anggota DPRD pada 2026 mendatang. 

Diakuinya, cukup banyak aspirasi yang masuk. Tentunya, ada skala prioritas untuk aspirasi yang mendesak dilaksanakan. 

"Misalnya, wilayah sudah banjir, peninggian jalan atau selokan perbaiki. Ada prioritas lain jalannya sudah rusak, harus bener-bener dibantu atau direalisasikan," jelasnya. 

Selain infrastruktur, Ali juga menerima aspirasi dari masyarakat terkait program universal health coverage (UHC) dan pendidikan.

"Ada yang tanya bagaimana mengurus UHC, bagaimana mendapat beasiswa pendidikan. Bagimana biar bisa sekolah kuliah. Ini bersifat permintaan bantuan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kota Semarang, Rochmad Wahyudi mengatakan, Disperkim mendapat data pokir dari Bappeda. Pihaknya akan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi akan disampaikan kembali ke Bappeda untuk memastikan sesuai lokasi yang diusulkan serta sesuai kewenangan Disperkim. 

"Pokir dewan yang ditangani Disperkim itu meliputi sarpras lingkungan permukiman. Ada perbaikan jalan baik aspal, beton, maupun paving, perbaikan saluran, dan juga talud. Kemudian, juga ada RTLH, penerangan jalan umum," sebutnya. 

Pada 2024, dia menyebut, anggaran pokir dan proposal sekira Rp 125 miliar. Pada 2025 mendatang, anggaran naik menjadi Rp 132,4 miliar. 

Baca juga: Anggota DPRD Sragen Gelar Reses, Terima Aspirasi Menyoal Infrastruktur Hingga Kesejahteraan Honorer

"Nilai itu merupakan nilai yang ditangani kuhusus oleh bidang permukiman," sebutnya. 

Menurutnya, ada pokir yang ditangani bidang lain atau dinas lain sesuai kewenangannya. 

Dia berujar, adanya pokir ini membantu kinerja Disperkim dalam meningkatkan infrastruktur lingkungan. (eyf)